Kumpulkan Kepala Daerah dan Stakeholder, Ahmad Luthfi Ajak Gotong Royong Atasi Banjir dan Rob

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumpulkan para bupati/wali kota dan stakeholder terkait untuk mengatasi banjir dan rob di wilayahnya. 

Ia tidak ingin banjir di wilayah Demak, Grobogan, dan Pemalang terus berlarut-larut hanya dengan mengandalkan rencana jangka panjang yang sudah ada.

"Tadi sudah kita paparkan terkait dengan normalisasi sungai. Kita akan bahas yang menjadi jangka pendeknya," kata Luthfi saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 26 Mei 2025.

Selain normalisasi sungai, lanjut Luthfi,  ada beberapa hal yang perlu dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa. Juga keterlibatan instansi terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan lainnya.

BACA JUGA:Penyelesaian Rob Sayung Demak, Ahmad Luthfi Tidak Ingin Berlama-lama

BACA JUGA:Taj Yasin Upayakan Ganti Rugi Bibit untuk Petani Terdampak Banjir Demak dan Grobogan

Penanganan jangka pendek dan menengah ini juga meliputi pendidikan kepada masyarakat,  rumah apung, bantuan-bantuan kepada masyarakat, relokasi warga ke beberapa tempat, dan lainnya.

"Tidak bisa kerja sendiri. Kita harus teamwork, karena ada hal krusial yang harus ditindaklanjuti," ujarnya.

Luthfi menambahkan, salah satu upaya dalam penanganan banjir dan rob di wilayah Demak dan Kota Semarang adalah jalan tol. Anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp10,9 triliun sudah ada dan tinggal dieksekusi. Tol itu juga akan difungsikan sebagai giant sea wall. Selain itu, juga akan dibangunkan kolam retensi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menambahkan, perlu dilakukan normalisasi sungai dan penanganan massal untuk mengatasi banjir dan rob di wilayahnya. Sebab, aliran sungainya mengalir di beberapa daerah, baik di Demak, Grobogan, maupun Semarang. 

Penanganan itu, lanjut dia, tidak semuanya bisa dilakukan tahun ini, tapi perlu dianggarkan dan dikerjakan secara multiyear. 

“Tadi ada usulan, di antaranya Sungai Dombo Sayung dan Sungai Pelayaran yang akan menjadi prioritas kami," katanya.

Selain normalisasi sungai, langkah penanganan  juga perlu dilakukan di hulu dan hilir. Penanganan di hilir yaitu dengan penanaman mangrove yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Terkait penanganan di hulu harus melibatkan masyarakat tentang pemberdayaan tanggap lingkungan.

Sumber: