Ekonomi Desa Kian Berkembang, Jawa Tengah Sudah Tidak Ada Desa Sangat Tertinggal

BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan,  sudah tidak ada lagi kategori desa sangat tertinggal dan terpencil di wilayahnya. Hal itu karena perekonomian desa yang ditopang oleh usaha mikro terus berkembang. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Desa Nasional di yang dipusatkan di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, berlangsung meriah, Kamis, 15 Januari 2026.

Luthfi memaparkan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yaitu 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota.

Sebagai informasi, capaian indeks desa di Jawa Tengah pada tahun 2025 sudah tidak ada kategori desa sangat tertinggal. Sementara jumlah desa mandiri sebanyak 2.208 desa sekitar 28,27%, kemudian desa maju sebanyak 3.921 desa, dan sebanyak 1.666 desa masuk kategori desa berkembang. Sedangkan hanya 15 desa yang tertinggal yang menjadi prioritas intervensi agar naik kelas. 

BACA JUGA:Demi Tumbuhkan Ekonomi Desa, BUMDes dan Koperasi Merah Putih di Jateng Perlu Sinergi

BACA JUGA:Kecelakaan Kerja di Jateng Meningkat, Taj Yasin Minta Budaya K3 Digenjot

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Sebagaimana yang Ahmad Luthfi sampaikan tentang desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.

Dibeberkan dia, program desa yang dilakukan oleh Pemprov Jateng telah menunjukkan progres yang baik. Hasilnya, ada 154 kawasan perdesaan yang terdiri dari 6 kawasan,  meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan juga peternakan.

 Kemudian ada 2.331 Desa Mandiri Energi, terdiri dari 2.138 Desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang dan 28 desa mandiri energi mapan. Selain itu ada 899 desa dan Kampung Wisata, terdiri dari 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang dan 39 desa wisata maju.

Program tersebut juga didorong oleh program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan. Program ini sekaligus sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Total pada 2025 ada 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah.

Sementara pada periode 2019-2025 total desa dampingan sebanyak 452 desa dengan total anggaran lebih kurang Rp112,5 miliar yang dilakasikan. Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.

Dalam paparannya, Luthfi mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi salah satu nafas perekonomian di Jawa Tengah. Di mana jumlah UMKM di Jawa Tengah sekitar 4,2 juta dengan sekitar 3 jutaan berada di wilayah kabupaten/kota, khususnya di pedesaan.

Di antara  UMKM di pedesaan itu juga ada yang sudah menjadi Desa Ekspor. Yaitu desa yang memiliki usaha skala menengah yang mempunyai kualifikasi ekspor. 

"Itu potensi desa yang perlu kita kembangkan. Artinya perlu kita tingkatkan lagi,” ujar dia. 

Sumber: