Anggaran Fisik Terjun Bebas! Wali Kota Aaf Putar Otak Pastikan Layanan Publik Pekalongan Tetap Prima

PEKALONGAN,RADARPEKALONGAN.CO.ID – Kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan. Meski anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami penurunan drastis, Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid (Aaf), menjamin pelayanan dasar dan penanganan dampak banjir tetap menjadi prioritas.

Wali Kota Aaf mengungkapkan, efisiensi anggaran tahun ini berimbas langsung pada sektor pembangunan fisik. Beberapa dinas teknis bahkan mengalami penyusutan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

“Hampir di semua OPD sangat berkurang, apalagi di pembangunan fisik. Di Dinperkim misalnya, yang sebelumnya sekitar Rp48 Miliar setahun, sekarang tinggal sekitar Rp5 Miliar. Begitu juga di DPUPR, dari kurang lebih Rp100 miliar, kini hanya ada sekitar Rp20 sampai Rp30 Miliar,” ungkap Aaf usai menyerahkan SK Pensiun di Ruang Buketan Setda, Selasa (27/1/2026).

Kesehatan dan Pendidikan Tidak Boleh Terganggu

Meski "ikat pinggang" diperketat, Aaf menegaskan bahwa sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga tidak akan dikurangi sedikitpun. Komitmen ini diambil agar kesejahteraan masyarakat Kota Batik tetap terjaga di tengah keterbatasan fiskal.

“Yang tidak kita kurangi adalah pelayanan kepada masyarakat. Seperti UHC (Universal Health Coverage), bantuan pendidikan, bantuan sosial, dan lain-lain. Pendidikan dan kesehatan tetap kita prioritaskan,” tegas Wali Kota.

Pejabat Ikut 'Prihatin', TPP Dipotong 20 Persen

Efisiensi tidak hanya menyasar proyek fisik, tetapi juga internal birokrasi. Pemkot Pekalongan melakukan penghematan besar-besaran mulai dari belanja operasional kantor, pengurangan ATK, hingga pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para pejabat teras.

“TPP untuk Sekda, seluruh Kepala Dinas, dan Kabag juga kita kurangi semua, kurang lebih 20 persen. Banyak hal yang kita efisiensikan, termasuk rapat internal kini tanpa konsumsi,” jelasnya.

Kejar Anggaran Pusat untuk Perbaikan Jalan Banjir

Terkait infrastruktur mendesak akibat bencana, Pemkot tetap mempertahankan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sementara untuk kerusakan jalan kota yang parah akibat terjang banjir, Pemkot Pekalongan bergerak cepat melakukan lobi ke Pemerintah Pusat.

Aaf menyebut telah berkoordinasi langsung dengan pihak kementerian terkait untuk meminta dukungan anggaran perbaikan jalan nasional, provinsi, maupun jalan kota yang rusak.

“Kemarin kita kedatangan Dirjen Bina Marga. Jalan nasional, provinsi, dan jalan kota yang rusak akibat banjir sudah kita laporkan. Mudah-mudahan segera ada respons dan anggaran dari Kementerian PU,” pungkasnya. (dur)

Sumber: