Wakil Bupati Pekalongan Sukirman Hadiri Rakor Evaluasi Pengawasan Program MBG

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, mewakili Bupati Pekalongan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemantauan serta Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Pemerintah Kota Pekalongan, Rabu 11 Februari 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, serta dihadiri sejumlah kepala daerah di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, antara lain dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang.

Dalam keterangannya, Sukirman menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak usia sekolah.

“Program ini bukan sekadar pembagian makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang sehat dan unggul,” ujarnya.

Ia menjelaskan, forum tersebut membahas secara rinci mekanisme pengawasan dan pembagian peran antar-pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar. Aspek kebersihan, kualitas gizi, hingga kelayakan dapur penyedia makanan menjadi perhatian utama dalam evaluasi.

Menurut Sukirman, pengawasan ketat diperlukan agar proses produksi dan distribusi makanan memenuhi prinsip sanitasi dan keamanan pangan. Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan baku.

“Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada praktik monopoli dalam pengadaan bahan. Pelibatan UMKM dan pedagang kecil harus menjadi prioritas agar program ini juga mendorong perputaran ekonomi daerah,” jelasnya.

Rakor tersebut juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data jumlah penerima manfaat dengan kapasitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembaruan data peserta didik secara berkala dinilai krusial agar layanan dapat menjangkau seluruh sasaran secara tepat.

Tak hanya menyasar siswa sekolah, program MBG juga diarahkan untuk memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting. Pendataan ibu hamil melalui Posyandu, PKK, dan kelompok Dasa Wisma menjadi bagian dari strategi intervensi sejak dini.

“Pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum kelahiran. Karena itu, ibu hamil juga menjadi perhatian dalam program ini,” tambahnya.

Di Kabupaten Pekalongan sendiri, Sukirman mengakui masih terdapat beberapa dapur MBG yang perlu pembenahan agar sesuai dengan standar operasional. Sebagai Ketua Satuan Tugas di daerah, ia memastikan akan segera melakukan peninjauan langsung dan audit terhadap dapur yang dinilai belum optimal.

“Kami akan turun ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur beroperasi sesuai ketentuan. Evaluasi dan pembaruan data akan kami lakukan secepatnya,” tegasnya.

Melalui koordinasi lintas daerah tersebut, diharapkan implementasi Program MBG di wilayah Pekalongan dan sekitarnya semakin efektif, akuntabel, serta memberi manfaat nyata bagi kesehatan anak-anak dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: