Pengawasan MBG Diperketat, Wabup Batang Tak Ragu Usulkan Penutupan Dapur SPPG yang Nakal

BATANG – Wakil Bupati BATANG, Suyono, meningkatkan intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya kritik publik di media sosial terkait kualitas menu yang dinilai tidak sesuai harapan .

Suyono mengaku tidak tinggal diam atas berbagai laporan dan unggahan masyarakat tersebut. Dalam sebuah rapat evaluasi bersama para mitra penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ia secara terang-terangan memperlihatkan foto-foto menu yang menjadi sorotan sebagai bahan perbaikan.

"Jangan main-main dengan nilai gizi yang sudah ditetapkan. Kalau anggarannya Rp8.000 ya harus sesuai dengan nilai itu, jangan dikurangi," tegas Suyono di Batang, Kamis (5/3/2026).

Wabuo Suyono menegaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar formalitas. Menurutnya, jika SOP diabaikan, tujuan mulia program yang dicanangkan pemerintah berpotensi tercoreng di mata publik.

BACA JUGA:Dewan Ingatkan SPPG agar Tak Manfaat Ramadan untuk Keruk Keuntungan Besar dari Menu MBG

BACA JUGA:Belasan SPPG di Kabupaten Pekalongan Stop Sementara MBG, Ini Penyebabnya

"Saya tekankan, SOP itu harus melekat sehingga penerima manfaat tidak dirugikan. Jangan sampai program ini terus-menerus dikritik karena dianggap tidak berkualitas," ujarnya.

Sanksi Tegas Hingga Penutupan Dapur

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada teguran lisan. Suyono menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk merekomendasikan penghentian operasional SPPG jika ditemukan pelanggaran berulang.

"Bagi mitra yang membandel, setelah berkali-kali diingatkan tidak ada perubahan, kami akan rekomendasikan penutupan. Kualitas makanan ini menyangkut masa depan generasi penerus," ancamnya.

Sanksi yang disiapkan bertahap mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian kerja sama. Langkah ini sejalan dengan upaya pengawasan nasional yang kini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan keamanan pangan dalam program tersebut . Masyarakat pun kini dapat turut mengawasi melalui layanan aduan nasional seperti SAGI 127 .

Tantangan Distribusi di Wilayah 3T

Meski pengawasan diperketat, Suyono mengakui bahwa distribusi MBG di Kabupaten Batang belum merata. Dari total kebutuhan 110 unit SPPG, baru sekitar 61 unit yang beroperasi. Daerah dengan kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi tantangan utama.

"Wilayah terpencil itu yang belum semuanya terjangkau. Memang belum rata, tapi kami terus berupaya memperluas jangkauan," jelasnya.

Kepala BGN sebelumnya menargetkan ekspansi masif program ini dengan total 19.000 SPPG di seluruh Indonesia pada tahun 2026 untuk melayani 55 juta penerima manfaat . Untuk mendukung tata kelola yang transparan, aturan baru juga mewajibkan setiap SPPG mengunggah menu dan rincian gizi di media sosial setiap hari sebagai bentuk pertanggungjawaban publik .

Di akhir arahannya, Suyono mengingatkan para mitra untuk mengutamakan bahan baku lokal guna menggerakkan ekonomi warga. "Belanja bahan baku, kecuali susu, harus dari produk lokal. Ini bagian dari tanggung jawab kita membangun ekonomi desa sekaligus menyiapkan SDM unggul," pungkasnya.

Sumber: