Plt Bupati Pekalongan Sukirman Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang belum diaudit kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, kemarin.

Dokumen tersebut diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, bersama dengan laporan serupa dari puluhan pemerintah daerah lain di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam keterangannya, Sukirman menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah telah dilakukan secara maksimal dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan tanggung jawab.

“Fokus kami adalah menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, memastikan penggunaannya tepat sasaran, serta meminimalkan potensi kebocoran,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa arah kebijakan keuangan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, penguatan sektor ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, hingga pendidikan.

“Kami berupaya agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat, termasuk mendukung proyek strategis nasional yang berjalan di daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sukirman berharap hasil pemeriksaan yang akan dilakukan BPK dapat memberikan penilaian positif bagi Kabupaten Pekalongan.

“Kami optimistis bisa meraih hasil terbaik. Dalam waktu dekat, BPK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan kami siap mendukung proses tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Menurutnya, ketepatan waktu ini mencerminkan keseriusan dalam pengelolaan keuangan publik.

“Penyusunan laporan keuangan membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh jajaran. Kami sangat menghargai upaya tersebut,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap laporan yang telah diterima, guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah.

“Laporan keuangan yang baik bukan hanya soal mendapatkan opini, tetapi menjadi cerminan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan amanah dalam mengelola keuangan negara,” pungkasnya.

Sumber: