Hadir Secara Daring, Plt Bupati Pekalongan Sukirman Tekankan Prioritas Infrastruktur dalam RPJMD 2025-2029

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pekalongan yang digelar di Aula Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa 31 Maret 2026, dengan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya melalui daring, Sukirman menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah secara kolaboratif dan partisipatif.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah kita dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025–2029 mengusung visi “Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, yang dirumuskan sebagai respons terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Menurutnya, kondisi yang berkembang menunjukkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara bersama-sama.

“Saat ini, pembangunan infrastruktur masih menjadi hal yang sangat fundamental dan harus menjadi prioritas kita bersama,” tegasnya.

Sukirman juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat, untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan agar lebih efektif dan berdampak luas.

“Kami mengajak seluruh elemen untuk bersinergi dan berkolaborasi agar pembangunan di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ia turut menyampaikan keterbukaan pemerintah daerah terhadap masukan serta evaluasi demi perbaikan pembangunan ke depan.

Kegiatan Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.

Sumber: