DPRD Dorong Optimalisasi Retribusi Parkir Insidentil di Alun-Alun Batang

BATANG – Pemerintah Kabupaten BATANG tengah menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi parkir.

Komisi II DPRD Batang menyoroti perlunya penataan khusus terhadap parkir insidentil, terutama yang terjadi pada kegiatan rutin bulanan di kawasan Alun-Alun Batang.

Ketua Komisi II DPRD Batang, H. Fatkhur Rohman, mengatakan bahwa fokus utama pengoptimalan saat ini adalah pada momen Jumat Kliwon yang berlangsung setiap bulan. 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk berkoordinasi dengan warga setempat, juru parkir, maupun pemegang Surat Perintah Kerja (SPK) guna mengelola retribusi secara resmi.

BACA JUGA:Pemkab Batang Terapkan Skema Belanja Proporsional dan Lelang Dini untuk Tekan SILPA

BACA JUGA:Realisasi Investasi Batang Tembus Rp6,1 Triliun pada Semester I 2026, Serap 5.396 Tenaga Kerja

"Kita mendorong Dishub untuk melakukan upaya dengan warga di sekitar situ, dengan jukir ataupun dengan pemegang SPK untuk bisa dilakukan parkir yang sifatnya insidentil setiap kali Jumat Kliwon," ujarnya di Batang, Senin (20/7/2026).

Fatkhur mengakui adanya potensi kebocoran pendapatan akibat tarif tidak resmi yang kerap diterapkan pada momen-momen tertentu.

Oleh karena itu, pengorganisasian parkir insidentil dinilai mendesak untuk dilakukan.

Mengenai pengelolaan parkir pada ajang besar seperti konser Deny Caknan dan NDX A.K.A, Fatkhur mengaku sadar akan potensi pendapatan yang terlewat.

Meski demikian, pihaknya memilih untuk memprioritaskan penataan pada kegiatan rutin Jumat Kliwon yang dianggap lebih realistis untuk segera dibenahi.

Sementara itu, terkait wacana penerapan sistem parkir berlangganan, Fatkhur menegaskan bahwa rencana tersebut masih ditunda. Ia menyebut iklim ekonomi saat ini dan tingginya beban pajak kendaraan menjadi pertimbangan utama.

Jika nantinya diterapkan, langkah awal akan dimulai dari kendaraan dinas pemerintah sebagai percontohan.

"Terkait dengan wacana parkir berlangganan untuk sementara kita pending dulu. Kalau memang memungkinkan, bisa dimulai dengan parkir berlangganan yang khusus di instansi, di kendaraan milik pemerintah," tambahnya.

Sumber: