Menteri PKP Sebut Perencanaan Pembangunan Rusun KITB Tidak Matang, Rugikan APBN

BATANG, RADARPEKALONGAN.CO.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendapati sebanyak 5 tower dari 10 bangunan Rumah Susun (Rusun) di Kawasan Industri Terpadu BATANG (KITB), ternyata belum dihuni secara maksimal. 

Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya kerugian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat Rusun tersebut telah selesai dibangun sejak tahun 2022.

“Pembangunan Rusun di KITB kurang matang dan tidak sesuai rencana. Padahal proyek ini selesai pada 2022, tapi setengah dari total tower belum dimanfaatkan. Ini tentu merugikan APBN,” ungkap Maruarar Sirait saat meninjau KITB pada Selasa, 29 April 2025.

Untuk menelusuri akar masalah dan mencari solusi atas belum optimalnya pemanfaatan Rusun, Menteri PKP bertemu dengan berbagai pihak terkait, di antaranya Direktur Utama PT KITB Ngurah Wirawan, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan, Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Antin Julianti, serta Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Jawa Tengah Enfy Diana Dewi.

BACA JUGA:Menteri Maruar Sirait Minta Pengembangan Rusun KITB Bisa Akomodir Kebutuhan Pekerja

BACA JUGA:Tilik Perumahan Subsidi di Batang, Menteri PKP Maruarar Sirait Minta Bupati Batang Perketat Izin Developer

Menteri yang akrab dipanggil Bang Ara itu juga menginspeksi unit Rusun yang telah dihuni di Tower 5, dan meninjau fasilitas umum serta Tower 6, yang unitnya telah direnovasi oleh perusahaan asal Taiwan, PT Yih Quan Footware, sebagai hunian bagi pekerja lokal maupun asing.

Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait juga mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi bangunan, karena perubahan target penghuni. Kondisi ini mengharuskan pengelola melakukan renovasi unit menggunakan anggaran negara, yang berarti kembali membebani APBN.

Ara menekankan bahwa perencanaan yang tidak matang menjadi penyebab utama banyaknya tower yang belum dihuni. 

Perubahan fungsi hunian dari semula ditujukan bagi pekerja konstruksi menjadi untuk pekerja industri juga memicu perlunya renovasi, sehingga penggunaan dana negara menjadi berlipat ganda.

“Saya akan menurunkan tim khusus untuk menelusuri letak kesalahan dalam perencanaan. Jika ada indikasi penyimpangan atau korupsi, akan kami tindak tegas. Tak terkecuali jika melibatkan pegawai saya sendiri yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan,” tegasnya, seperti dilansir dari pers rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Enfy Diana Dewi, selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, menambahkan bahwa pembangunan 10 tower Rusun di KITB telah rampung pada 2022, dan asetnya sudah diserahterimakan kepada pengelola, yaitu pihak Danareksa.

“Kami akan terus berkoordinasi agar hunian ini segera dimanfaatkan,” ujar Enfy.

Sementara itu, Direktur Utama PT KITB, Ngurah Wirawan, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong pemanfaatan Rusun oleh para pekerja serta mendukung masuknya investor baru ke kawasan industri tersebut.

Sumber: