'Ngrentes', Ratusan Desa Spj DD 2019 Belum Clear

Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dalam arahannya menyatakan, sejak digulirkannya DD pada tahun 2015, setiap tahunnya alokasi DD meningkat. Disebutkan, pada tahun 2015 Rp 77, 7 miliar, tahun 2017 Rp 174,5 M, tahun 2018 Rp 227,8 M, tahun 2019 Rp 259,7 M, dan di tahun 2020 ini meningkat lagi menjadi Rp 266,3 M. DD merupakan anggaran dari pusat yang pada tahun 2020 ini pencairannya langsung ke rekening desa, dengan pengendali di PMD.

Sedangkan untuk ADD berasal dari APBD, yang merupakan kesepakatan kolektif antara eksekutif dan DPRD. Menurutnya, dari tahun ke tahun besarannya pun terus meningkat. "Pada tahun 2017 Rp 95,9 miliar, tahun 2018 Rp 99,7 M, tahun 2019 Rp 103,5 M, dan di tahun 2020 Rp 110,7 M. Ini tidak mudah mengalokasikan ADD dari anggaran kita Rp 2,4 triliun. Membutuhkan keberanian dan itung-itungan yang njlimet. Untuk itu, saya minta dikelola dengan benar. Uang negara 1 rupiah saja, pertanggungjawabannya sama dengan 1 triliun," tandasnya.

Dengan alokasi DD/ADD itu diharapkan ada impactnya, yakni bisa mengentaskan kemiskinan di desa. Dengan kinerja yang sudah bagus di tingkat desa, kata dia, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan turun drastis dari 12,90 persen pada tahun 2016 menjadi 9,71 persen di tahun 2019.

"Penurunan 3 digit ini tidak mudah. Di tahun 2021 target kita di angka 7,1 persen," ujarnya.

Ditegaskan, DD/ADD bukan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga tapi untuk mengentaskan kemiskinan di desa. "Refleksi tahun 2018 hingga 2019 ada 2 kasus melibatkan oknum kades. Tahun ini mudah-mudahan tidak ada kasus. Tahun 2020 mulai babak baru. Kades baru, aturan baru, paradigma baru, model pengawasannya juga baru," ujarnya. (had)