KAJEN.RADARPEKALONGAN.CO.ID - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahmad Ridhowi, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Koperasi Desa Merah Putih yang dinilainya sebagai langkah penting dalam memperkuat struktur ekonomi dari tingkat akar rumput.
Dalam keterangannya, Ridhowi menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari bawah, bukan hanya terfokus pada level atas. Menurutnya, desa sebagai unit terkecil pemerintahan menjadi fondasi utama dalam membentuk kemandirian ekonomi masyarakat.
“Penguatan ekonomi tidak bisa hanya berpusat di atas. Justru dimulai dari lingkungan terkecil seperti RT, RW, hingga desa. Di situlah koperasi desa memainkan peran vital,” ungkapnya.
Sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN), Ridhowi menilai bahwa Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan visi pemberdayaan ekonomi rakyat. Ia juga menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Koperasi ini adalah bagian dari strategi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi rakyat. Kami menyambut baik dan siap mengawal pelaksanaannya,” lanjutnya.
Ridhowi juga menyampaikan bahwa sejumlah daerah di Kabupaten Pekalongan telah memulai tahapan awal dengan menggelar musyawarah pembentukan koperasi. Ia mendorong agar proses tersebut terus digalakkan secara menyeluruh ke setiap desa.
“Fraksi PAN akan mendukung inisiatif ini sampai benar-benar terbentuk koperasi di tiap desa. Perlu percepatan, tetapi tetap dengan pendekatan yang tepat,” kata Ridhowi.
Ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dan penyuluhan kepada masyarakat sebelum koperasi resmi dijalankan. Menurutnya, edukasi adalah kunci agar koperasi dapat berjalan mandiri dan berkelanjutan.
“Jangan sampai koperasi dibentuk tanpa arah yang jelas. Masyarakat perlu diedukasi agar benar-benar paham konsep dan cara kerjanya,” jelasnya.
Ridhowi optimistis, jika program ini didampingi dengan baik, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi motor utama dalam menggerakkan ekonomi desa dan memberi kontribusi nyata bagi ketahanan ekonomi nasional.