RADARPEKALONGAN.CO.ID, KOTA – Sebanyak 23 sekolah tingkat SMP di Kota Pekalongan akan mengikuti SPMB Online yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
Dari jumlah tersebut, 17 di antaranya adalah SMP negeri, sementara 6 SMP swasta turut bergabung dalam sistem daring ini. Di sisi lain, 7 SMP swasta lainnya masih memilih jalur mandiri.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, menegaskan bahwa keberhasilan SPMB harus tercermin dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhirnya.
"Komitmen kami jelas, SPMB harus berjalan sukses dan akuntabel. Oleh karena itu, persiapan kami lakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir,” ujar Mabruri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Panitia dan Pengawas SPMB di Aula A Kantor Dindik Kota Pekalongan, Selasa (3/6/2025).
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan proses seleksi berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.
"Tahun ini, 17 SMP Negeri dan 6 dari 13 SMP Swasta telah bergabung dalam sistem SPMB Online bersama. Sementara itu, 7 SMP Swasta lainnya masih memilih jalur mandiri,” tambahnya.
Menurut Mabruri, Dindik tidak bekerja sendiri dalam merancang dan mempersiapkan SPMB tahun ini. Berbagai stakeholder telah dilibatkan secara aktif untuk membangun sinergi dan memperkuat koordinasi.
“Sejak awal kami menggandeng berbagai pihak, mulai dari beberapa UPTD Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, para camat dan lurah, serta menyusun regulasi teknis berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) dan petunjuk teknis (juknis),” terang Mabruri.
Dindik juga telah menyelenggarakan serangkaian sosialisasi kepada berbagai unsur masyarakat, antara lain Komisi C DPRD Kota Pekalongan, dewan pendidikan, komite sekolah, operator sekolah, dan insan media.
Langkah ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama dan menyebarluaskan informasi terkait aturan dan mekanisme SPMB secara tepat sasaran.
Dalam rapat pleno yang digelar hari ini, Dindik Kota Pekalongan menyatukan langkah panitia dan pengawas sekolah agar pelaksanaan SPMB berjalan tertib, lancar, dan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Panitia dan pengawas harus memahami betul aturan yang berlaku, menyamakan persepsi, serta siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Mabruri.
Mabruri menyebut, salah satu tantangan dalam pelaksanaan SPMB kali ini adalah memastikan pemahaman masyarakat sesuai dengan regulasi terbaru.
Meskipun aturan baru ini telah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak masyarakat yang merujuk pada konsep-konsep lama.
“Kami terus dorong pemahaman yang benar terkait aturan dalam juknis SPMB Tahun Ajaran 2025/2026. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga keadilan dalam proses seleksi,” katanya.