KAJEN.RADARPREKALONGAN.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum mengambil keputusan final terkait rencana penerapan sistem lima hari sekolah. Menyikapi berbagai pendapat dan penolakan yang berkembang, terutama dari kalangan tokoh agama dan partai politik, Pemkab Pekalongan memilih bersikap bijak dan mengedepankan pertimbangan matang sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, menegaskan bahwa kebijakan itu masih dalam tahap kajian. Pemerintah, menurutnya, tengah menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan seperti Badko TPQ Nahdlatul Ulama yang secara aktif menyuarakan kekhawatiran atas dampaknya terhadap pendidikan keagamaan.
“Kita masih dalam proses kajian menyeluruh. Pemerintah tidak bisa gegabah. Harus ada pertimbangan akademik dan sosial. Apakah kebijakan ini akan membawa manfaat atau justru sebaliknya,” kata Yulian.
Ia mengungkapkan bahwa karakteristik Kabupaten Pekalongan sebagai wilayah dengan budaya religius yang kental, khususnya kegiatan belajar Al-Qur’an, harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengambil keputusan.
“Tradisi ngaji, BTQ, dan pendidikan diniyah merupakan bagian penting dari keseharian masyarakat. Ini tidak bisa diabaikan. Kita harus menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan tradisi keagamaan,” ujarnya.
Terkait kemungkinan dimulainya uji coba pada awal Agustus 2025, Yulian menyebut hal tersebut belum dipastikan dan masih menunggu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
“Nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama Dindikbud. Kalau pun nanti diujicobakan, tentu hanya untuk sekolah negeri. Tapi itu pun belum tentu. Semua kemungkinan masih dikaji secara cermat,” jelasnya.
Yulian juga berharap agar keputusan akhir nantinya benar-benar menjadi solusi yang adil dan tidak menyulitkan masyarakat. Ia menolak anggapan bahwa Pemkab hanya mengikuti tekanan dari kelompok tertentu.
“Pemikiran dari siapa pun, termasuk dari NU atau PKB, tentu kami dengarkan. Tapi keputusan yang diambil harus untuk kebaikan bersama. Fokus kami adalah manfaat bagi masyarakat Pekalongan secara keseluruhan,” tegasnya.
Rencana penerapan sistem lima hari sekolah telah menjadi isu nasional yang memicu perdebatan di berbagai daerah. Di wilayah seperti Pekalongan, yang lekat dengan kultur pesantren dan madrasah diniyah, kebijakan ini dinilai dapat memengaruhi ritme pendidikan keagamaan anak-anak. Pemerintah daerah pun dituntut lebih peka dalam menyikapi aspirasi publik.