--
RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tengah mempersiapkan pelaksanaan uji coba kebijakan lima hari sekolah yang dijadwalkan dimulai pada Agustus 2025. Rencana ini merupakan bagian dari upaya Pemkab untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan kebijakan nasional sekaligus memperhatikan kondisi lokal masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, H. M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan uji coba tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Pekalongan.
Dalam implementasinya, uji coba akan dilakukan secara bertahap dan berlangsung selama enam bulan, dengan evaluasi rutin setiap tiga bulan untuk memastikan efektivitas dan dampaknya.
“Pemkab Pekalongan bersama Dinas Pendidikan akan menyiapkan seluruh aspek teknis dan non-teknis dari uji coba ini. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan pihak sekolah, siswa, orang tua, dan juga masyarakat sekitar,” ujar Sekda usai kegiatan pendampingan kunjungan kerja Dansat Brimob Polda Jateng di Kedungwuni, belum lama ini.
Menurutnya, pemilihan sekolah yang akan dijadikan lokasi uji coba, baik di jenjang SD maupun SMP, akan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Pemkab memastikan bahwa sekolah yang dipilih akan mewakili berbagai kondisi sosial ekonomi sehingga hasil evaluasi bisa lebih representatif.
Untuk mendukung akurasi evaluasi, Pemkab Pekalongan juga berencana menggandeng pihak akademisi dari perguruan tinggi guna memberikan kajian ilmiah terhadap proses dan hasil uji coba. Hal ini diharapkan akan memperkuat dasar kebijakan yang diambil ke depannya.
“Kami ingin memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya berdampak positif terhadap dunia pendidikan, tapi juga tetap mempertimbangkan sisi sosial dan ekonomi, termasuk nasib para pedagang kecil di lingkungan sekolah,” tambah Sekda.
Dengan pendekatan yang matang dan kolaboratif, Pemkab Pekalongan optimis bahwa uji coba lima hari sekolah ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berimbang antara peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. (ADV)