RADARPEKALONGAN.CO.ID - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menegaskan komitmennya untuk merespons seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi damai yang digelar Aliansi Cipayung Pekalongan Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa membawa 13 poin tuntutan yang meliputi isu nasional maupun permasalahan lokal di Kabupaten Pekalongan.
Terkait isu nasional, Bupati Fadia menyatakan siap meneruskan aspirasi mahasiswa soal pengesahan RUU Perampasan Aset serta dorongan reformasi Polri kepada pemerintah pusat.
“Kita kawal bersama. Saya percaya pemerintah pusat pasti mendengar suara rakyat dan berupaya menjadikan bangsa ini lebih baik serta maju,” ujarnya.
Sementara itu, untuk isu-isu lokal, Fadia menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemkab. Soal pencemaran lingkungan, menurutnya pemerintah telah mengirimkan surat peringatan kepada industri yang melanggar aturan.
“Kami sudah lakukan teguran satu, dua, dan jika tetap membandel maka penutupan akan ditempuh. Kami turun langsung memantau di desa-desa yang terdampak,” tegasnya.
Dalam hal penanganan banjir rob, Fadia menyebutkan beberapa upaya seperti pembangunan rumah pompa di Tirto dan Siwalan, relokasi warga di kawasan rob, serta pembangunan tanggul di Mulyorejo. Ia mengakui keterbatasan anggaran, namun menegaskan masalah rob tetap menjadi prioritas.
Adapun untuk pengelolaan sampah, Pemkab telah menyiapkan lahan TPA baru serta melakukan koordinasi dengan kementerian agar pengelolaannya lebih terarah.
Menjawab tuntutan soal transparansi dana desa, Bupati mengajak masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan melalui Inspektorat atau langsung ke pemerintah daerah.
“Kalau sudah ditegur berkali-kali dan tidak ada tindak lanjut, kami akan teruskan ke kejaksaan. Kami tidak main-main dalam soal ini,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa laporan keuangan Pemkab selalu terbuka, bahkan selama empat tahun berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Sebagai penutup, Bupati Fadia menegaskan tidak ada praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemkab Pekalongan serta menolak adanya pungutan liar di sektor UMKM.
“Kalau ada pungli terhadap UMKM, laporkan ke kami. Saya pastikan akan ditindak. Pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat,” tandasnya.
Aksi mahasiswa sendiri berjalan tertib dan diakhiri dengan penandatanganan tuntutan bersama oleh Bupati Pekalongan, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, serta perwakilan mahasiswa sebagai komitmen bersama untuk mengawal perbaikan di Kabupaten Pekalongan.