WONOPRINGGO – Pemerintah Kecamatan Wonopringgo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2027.
Kegiatan ini menghasilkan 13 usulan prioritas yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta penanganan banjir.
Camat Wonopringgo, Sigit Khurniawan, menyampaikan bahwa dari total 42 usulan yang diajukan oleh delegasi desa, sebagian telah terealisasi sebelumnya sehingga mengerucut menjadi 13 usulan prioritas untuk tahun perencanaan berikutnya.
“Dari sekitar 42 usulan yang masuk, sebagian sudah dilaksanakan sebelum Musrenbang ini. Sehingga mengerucut menjadi 13 usulan prioritas yang kami ajukan untuk RKPD Tahun 2027,” ujar Sigit, kemarin.
Ia menjelaskan, mayoritas usulan masih berkutat pada kegiatan fisik desa, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, irigasi, serta penerangan jalan umum (PJU). Menurutnya, infrastruktur tersebut sangat penting dalam mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
“Usulan-usulan tersebut masih didominasi kegiatan fisik, baik itu infrastruktur jalan, drainase, irigasi maupun PJU. Itu memang kebutuhan mendasar desa-desa di Wonopringgo dan kami harapkan bisa menjadi prioritas di tingkat kabupaten,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Musrenbang kali ini juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda salah satu desa di wilayah Wonopringgo. Sigit mengungkapkan, Dukuh Kalibeluk di Desa Galangpengampon menjadi wilayah langganan banjir akibat meluapnya Sungai Sengkarang dan Sungai Belor yang bertemu di kawasan tersebut.
“Di desa tersebut ada dua aliran sungai, yaitu Sungai Sengkarang dan Sungai Belor. Ketika keduanya meluap, air masuk ke permukiman warga. Kami sudah berkomunikasi dengan Dinas PU untuk usulan normalisasi sungai maupun saluran irigasi agar aliran air lebih lancar,” terangnya.
Pihak kecamatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait penganggaran penanganan banjir, termasuk kebutuhan darurat bagi pengungsi dan fasilitas pendukung lainnya. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam realisasi sejumlah usulan.
“Kami memahami kondisi anggaran yang terbatas. Namun kami terus mendorong desa untuk menganggarkan kegiatan penanganan banjir dan memperkuat tim siaga bencana. Saat terjadi banjir kemarin, kami juga mendapat bantuan dari BPBD dan relawan,” tambah Sigit.
Ia berharap, melalui perencanaan yang matang dalam Musrenbang ini, usulan-usulan prioritas Kecamatan Wonopringgo dapat diakomodir dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, program-program fisik maupun penanganan banjir ini bisa menjadi prioritas dan terlaksana di tahun mendatang. Dengan begitu, banjir yang sebelumnya lima tahunan dan kini cenderung tahunan bisa kita tangani dengan lebih baik,” pungkasnya.