RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang digelar pada Kamis 26 Maret 2026.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, hingga perwakilan instansi vertikal dan undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Sukirman menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah yang diatur dalam regulasi. Ia menjelaskan bahwa laporan ini disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD,” ujar Sukirman.
Ia juga menambahkan bahwa data keuangan yang disampaikan masih bersifat sementara atau belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Nantinya, laporan keuangan yang telah diaudit akan disampaikan kembali dalam forum paripurna tersendiri.
“Data keuangan yang kami sampaikan saat ini masih unaudited. Adapun laporan yang telah diaudit oleh BPK akan kami sampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelasnya.
Dalam laporan tersebut, Sukirman memaparkan berbagai indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Indeks Daya Saing Daerah mengalami peningkatan, disertai penurunan angka kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut mengalami kenaikan, diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, inflasi daerah tetap terkendali dalam angka yang relatif stabil.
Di sektor keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari 96 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah juga berada di atas 93 persen dari total anggaran yang direncanakan. Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah tercatat terealisasi sepenuhnya.
Sukirman juga mengungkapkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang masih bersifat sementara, seiring belum selesainya proses audit oleh BPK.
Tak hanya itu, sejumlah prestasi turut diraih Pemerintah Kabupaten Pekalongan sepanjang tahun 2025. Di antaranya penghargaan tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam penurunan prevalensi stunting, serta pengakuan nasional melalui Mandaya Award atas inovasi digital dalam pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Kabupaten Pekalongan juga berhasil meraih predikat sebagai daerah terinovatif tingkat nasional melalui Innovative Government Award (IGA) 2025, serta berbagai penghargaan di sektor pelayanan publik, kesehatan, lingkungan, dan inovasi daerah.
“Kita patut bersyukur atas capaian yang telah diraih. Ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja demi kemajuan Kabupaten Pekalongan,” tutur Sukirman.
Ia menegaskan bahwa seluruh capaian kinerja pemerintah daerah telah dituangkan secara lengkap dalam dokumen LKPJ yang diserahkan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas dan diberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan.