*Usulan Anggota DPRD Kota Pekalongan
KOTA - Anggota DPRD Kota Pekalongan, Nashrullah, memunculkan wacana untuk memberikan kawasan pemukiman baru bagi warga Pasirsari sebagai salah satu solusi masalah banjir yang terus terjadi di wilayah tersebut. Menurutnya, berbagai upaya pencegahan melalui pembangunan infrastruktur sejauh ini tak benar-benar bisa mengatasi banjir di wilayah itu.
"Saya berfikir bahwa perlu dikonsep tentang pemukiman baru sebagai solusi permanen yang bisa diberikan pemerintah dengan tidak mencabut kondisi sosial yang sudah terbentuk. Buatkan komplek pemukiman baru atau pemukiman vertikal agar mereka tetap bisa bertetangga," tuturnya.
Pemukiman baru yang dimaksud, kata Nashrullah, bisa ditempatkan tetap di wilayah Pasirsari namun tidak di wilayah yang menjadi langganan banjir atau rob. Seperti dengan memanfaatkan tanah eks bengkok yang berada dekat dengan jalur pantura. Atau memanfaatkan lahan di dekat Kantor Samsat yang sebelumnya sudah disiapkan untuk pembangunan Pasar Banjarsari.
Dia mengaku prihatin dengan kondisi warga di sana. Apalagi banjir yang terjadi juga mengganggu mata pencaharian utama masyarakat sekitar yakni produksi batik. "Sebagian besar warga Pasirsari menggantungkan hidup dari kerajinan batik. Artinya, dari pengusaha dan pekerjanya murni warga sekitar. Jadi jika masalah banjir dan rob tidak tertangani, akan sangat mempengaruhi perekonomian warga. Mereka, para pengusaha kecil banyak yang sudah semakin terhimpit ekonominya karena kondisi yang sulit untuk melakukan kegiatan usaha atau bekerja secara maksimal," kata anggota DPRD dari Dapil Pekalongan Barat tersebut.
Nashrullah menyadari anggaran Pemkot sangat terbatas. Sehingga diperlukan kreativitas dengan melibatkan CSR perusahaan atau melobi lembaha zakat nasional hingga ormas keagamaan untuk bersama memberikan sumbangsih untuk turut membantu merealisasikan pemukiman baru di wilayah yang nanti disiapkan pemerintah kota.
Dia mengaku sejauh ini belum melakukan survei tentang wacana itu. Namun menurutnya, warga tidak mempunyai pilihan lain agar masalah dapat tertangani secara permanen.
"Menurut saya warga tidak ada pilihan. Ini juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah supaya mereka bisa hidup layak sebagaimana warga kota yang lain. Secara kesehatan maupun psikologi saya rasa mereka juga sudah lelah," katanya.(nul)