RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menandatangani pakta integritas antikorupsi.
Penandatanganan tersebut dilakukan dalam forum dialog antikorupsi yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, kemarin.
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah, serta didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Forum tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi, terutama melalui pendekatan edukatif dan pengawasan sejak dini di lingkungan pemerintahan daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa integritas merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap aparatur negara, khususnya pejabat publik.
“Penegakan hukum yang sudah berjalan harus kita hormati. Ini menjadi pengingat bagi seluruh ASN dan pejabat publik untuk tetap berintegritas, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjauhi praktik korupsi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama, sehingga pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga membangun sistem yang mampu meminimalkan potensi pelanggaran.
“Pendampingan dan pengawasan itu penting agar tidak terjadi penyimpangan. Kalau masih ada yang melanggar, itu menjadi tanggung jawab pribadi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menginisiasi dialog bersama seluruh kepala daerah dalam rangka penguatan pencegahan korupsi.
“Kami mengapresiasi inisiatif ini. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pencegahan yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, KPK terus melakukan pemantauan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, mengingat masih tingginya kasus korupsi yang terjadi.
Menurutnya, penandatanganan pakta integritas harus diikuti dengan implementasi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
“Jangan sampai ini hanya menjadi formalitas. Yang terpenting adalah bagaimana komitmen ini benar-benar dijalankan dalam praktik,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto, serta jajaran pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kepala daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan, semakin memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.