RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, membuka ruang dialog bersama kalangan mahasiswa untuk menghimpun berbagai masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah talk show yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Sabtu 11 April 2026.
Dalam forum tersebut, Sukirman menegaskan bahwa suara kritis dari mahasiswa dan para pengamat sangat dibutuhkan untuk memperkuat kualitas program pemerintah, khususnya yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, evaluasi tidak hanya bertumpu pada laporan internal, tetapi juga harus melibatkan perspektif independen.
“Masukan dari mahasiswa dan pengamat menjadi bagian penting agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih tepat sasaran dan semakin baik,” ujar Sukirman.
Ia menjelaskan, ada sejumlah aspek krusial yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG, mulai dari ketepatan distribusi, kualitas makanan, hingga dampak ekonomi yang dihasilkan. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal.
“Kita dorong agar bahan pangan dipasok dari pedagang lokal. Telur, sayur, hingga beras diharapkan berasal dari pasar-pasar setempat sehingga ada perputaran ekonomi yang nyata,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sukirman menilai pengawasan menjadi elemen penting mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut. Ia berharap manfaat MBG dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya bagi anak-anak sebagai upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.
“Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain meningkatkan gizi anak, juga diharapkan mampu menekan angka stunting secara signifikan dalam kurun waktu tertentu,” tegasnya.
Tak hanya menyasar pelajar, program MBG juga diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil dan masyarakat di wilayah tertinggal. Pemerintah daerah, lanjut Sukirman, akan mendorong pembangunan fasilitas pendukung seperti dapur MBG agar merata hingga ke daerah yang membutuhkan.
“Kami akan mengarahkan pengembangan dapur MBG agar tidak hanya terpusat, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah yang masih tertinggal,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam aspek teknis seperti perizinan dan operasional. Peran utama pemerintah daerah lebih difokuskan pada pengawasan agar program berjalan sesuai aturan.
“Kami berada pada posisi memastikan pelaksanaan program ini tetap sesuai ketentuan melalui fungsi pengawasan,” pungkasnya.
Kegiatan diskusi ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari legislatif, akademisi, aktivis, hingga perwakilan mahasiswa, yang bersama-sama memberikan pandangan kritis terhadap implementasi program MBG di daerah.