BATANG - Program bantuan seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP di Kabupaten Batang kembali menuai sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Batang, Tofani Dwi Arieyanto, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat merealisasikan program tersebut sesuai arahan Bupati Batang, M Faiz Kurniawan, yakni dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bidang konveksi, penjahit lokal, hingga pengrajin batik di sekitar sekolah.
"Jangan sampai mereka tidak dilibatkan dalam pengadaan seragam gratis yang dibiayai pemerintah daerah. Itu sudah menjadi arahan Bupati," ujar Tofani saat ditemui di gedung dewan, Jumat (26/6/2026).
Menurut Tofani, seluruh pelaku UMKM harus diajak berdialog dan diberikan kesempatan setara untuk berpartisipasi, selaras dengan tujuan awal Pemerintah Kabupaten Batang. Ia mengingatkan agar program tidak dimonopoli oleh pengusaha besar.
"Libatkan mereka sesuai keinginan mulia Bapak Bupati. Jangan malah pengusaha besar yang diuntungkan, sementara UMKM dan penjahit kecil hanya menjadi penonton," tegasnya.
Politisi tersebut menjelaskan, program seragam gratis yang digagas Bupati Faiz memiliki misi ganda: meringankan beban orang tua siswa sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
BACA JUGA:Pemkab Batang Gratiskan Seragam Sekolah untuk Siswa Baru SD dan SMP Negeri maupun Swasta
Dengan melibatkan penjahit lokal dan wali murid yang memiliki keterampilan menjahit, diharapkan terjadi dampak ekonomi berganda.
"Program ini sangat bagus. Selain seragam gratis untuk siswa, juga membuka peluang bagi wali murid dan penjahit di sekitar sekolah mendapat tambahan penghasilan," katanya.
Tofani mengingatkan agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rancangan awal pemerintah daerah. Ia meminta Dinas Pendidikan menjalankan instruksi Bupati secara transparan agar program tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecurigaan publik.
"Tolong jangan menjadikan program ini sebagai bancakan. Jalankan sesuai instruksi Pak Bupati agar tersalurkan dengan benar," pungkasnya.
Penjahit Lokal dan Pengrajin Batik Keluhkan Ketimpangan
Sebelumnya, sejumlah penjahit di berbagai kecamatan seperti Batang, Subah, Banyuputih, Bawang, dan Bandar mengaku tidak dilibatkan dalam pengadaan seragam.
Mereka menilai pelaksanaan di lapangan tidak sejalan dengan arahan Bupati yang menginginkan keterlibatan pelaku usaha lokal di sekitar sekolah.
Informasi yang berkembang menyebutkan, pengadaan seragam justru terpusat pada pihak-pihak tertentu dengan kapasitas produksi besar. Akibatnya, usaha kecil yang menggantungkan hidup dari jasa jahit tidak merasakan manfaat program.