PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan melaksanakan Sidang Tim Pertimbangan Pemasyarakatan (TPP) periode Juni 2026 secara virtual bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pekalongan melalui Zoom Meeting, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara Lapas Pekalongan ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan pembahasan usulan pemberian hak integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sidang diikuti oleh jajaran Tim Pertimbangan Pemasyarakatan (TPP) Lapas Pekalongan, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, serta Bapas Pekalongan.
Jalannya sidang dipandu oleh Sekretaris TPP, Mugianto, dan dibuka secara resmi oleh Ketua TPP, Budi Purwanto.
Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan bahan sidang, pemeriksaan kelengkapan berkas usulan, penyampaian tanggapan dari Kantor Wilayah dan Bapas Pekalongan, hingga pembahasan serta pemberian pertimbangan oleh seluruh anggota sidang.
Kepala Lapas Kelas IIA Pekalongan, Teguh Suroso, menyampaikan bahwa Sidang TPP merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap usulan hak integrasi Warga Binaan diproses secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA:Lapas Pekalongan Peringati Harganas 2026, Kalapas Tegaskan Layanan Hak Integrasi Gratis
Menurutnya, sinergi antara Lapas, Kantor Wilayah, dan Bapas menjadi kunci dalam menghasilkan keputusan yang tepat serta akuntabel.
"Melalui Sidang TPP ini, setiap usulan hak integrasi dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan aspek administratif, substantif, serta hasil penelitian kemasyarakatan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan," ujar Teguh Suroso.
Seluruh rangkaian Sidang Tim Pertimbangan Pemasyarakatan periode Juni 2026 berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi antarunit kerja dalam mendukung penyelenggaraan pembinaan serta pemenuhan hak-hak Warga Binaan secara tepat, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.