KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Pekalongan mencapai 560.851 jiwa. Data Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan tahun 2026 tersebut menjadi gambaran besarnya tantangan pemerintah daerah dalam menangani persoalan kesejahteraan sosial, mulai dari kemiskinan, bantuan sosial hingga pelayanan kelompok rentan.
Data tersebut dipaparkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 di Aula BPBD, Senin, 9 November 2026.
Dari paparan tersebut, tercatat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 25.737, penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 50.259, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan sebanyak 421.045 jiwa.
Tak hanya persoalan bantuan sosial, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan juga mencapai 29.680 jiwa. Mereka terdiri atas penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik seperti netra, wicara dan rungu, hingga disabilitas ganda.
Sementara itu, pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) dilakukan melalui program mobile therapy kolaboratif. Program tersebut telah menjangkau 972 anak dengan total 1.208 layanan terpadu.
Baca juga:560 Ribu Warga Pekalongan Masuk Kelompok Desil 1-5
Layanan yang diberikan meliputi fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi hingga konseling. Program ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak berkebutuhan khusus dan keluarganya.
Suprayitno menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan sosial adalah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Karena itu, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian penting. Proses pengusulan, identifikasi, verifikasi hingga validasi data harus dilakukan melalui mekanisme resmi agar intervensi pemerintah semakin tepat sasaran.
Selain itu, Dinas Sosial juga mendorong pemanfaatan Portal Agen Perlinsos dan aplikasi E-Dinsos Kabupaten Pekalongan untuk mempermudah akses layanan perlindungan sosial secara digital.
Di sisi pelayanan masyarakat, penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa dan kelurahan terus dilakukan. Hingga September 2026, sebanyak 247 desa/kelurahan telah memiliki Puskesos ber-SK atau mencapai 86,7 persen dari total 285 desa/kelurahan.
Puskesos diharapkan menjadi pintu terdekat bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan memperoleh rujukan pelayanan sosial.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menegaskan bahwa pembenahan pelayanan sosial membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
"Pemerintah tentu memandang masukan-masukan ini sebagai salah satu input untuk melakukan perbaikan-perbaikan," ungkap Akbar.
Ia juga menyebut, pemerintah akan memprioritaskan masyarakat yang masuk Desil 1 tanpa mengabaikan kelompok masyarakat pada Desil 2 hingga 5.