KOTA - Wali Kota Pekalongan, M Saelany Machfudz, menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD tahun 2020 di hadapan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan yang digelar Rabu (16/10). Dalam pengantar nota keuangan yang dibacakan, Wali Kota menyatakan bahwa APBD tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp1,052 triliun lebih.
Wali Kota menyebut, untuk anggaran belanja daerah dalam RAPBD tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp1,052 triliun atau naik tipis 0,26% dibandingkan anggaran belanja pada perubahan APBD 2019 yang sebesar Rp1,050 triliun. Jumlah anggaran belanja tersebut, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp392 miliar atau 37,24%, dan belanja langsung sebesar Rp660,83 miliar atau 62,76%.
"Sementara untuk proyeksi pendapatan daerah, dalam RAPBD 2020 pendapatan direncanakan sebesar Rp996,94 miliar atau naik sebanyak Rp24,40 miliar dibandingkan dengan perubahan APBD 2019 yang sebesar Rp972,54 miliar. Pendapatan daerah yang diproyeksikan, terdiri dari PAD sebesar 21,58%, dana perimbangan sebesar Rp63,37%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 15,04%," tutur Wali Kota.
Dalam rincian pendapatan yang direncanakan, PAD ditargetkan sebesar Rp215,16 miliar atau naik 2,66% dibandingkan target pada perubahan APBD 2019 yang sebesar Rp209,58 miliar. Kemudian pendapatan dari DAU direncanakan sebesar Rp480,57 miliar atau naik 1,94% dibandingkan perubahan APBD 2019. Pendapatan dari DAK dalam APBD 2020 direncanakan sebesar Rp124,99 miliar atau naik 1,65% dari target pada perubahan APBD 2019 yang sebesar Rp122,96 miliar.
Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, berasal dari pendapatan hibah dana BOS, bagi hasil pajak dari provinsi, DID serta Bantuan Keuangan Provinsi. Dengan jumlah rencana pendapatan dan rencana belanja diatas, maka masih ada defisit dalam RAPBD tahun 2020 sebesar Rp55,95 miliar yang selanjutnya akan ditutup melalui pembiayaan netto.
Sedangkan untuk pembiayaan daerah, direncanakan dalam RAPBD 2020 ada penerimaan pembiayaan sebesar Rp61,45 miliar yang diprediksi diperoleh dari Silpa tahun 2019 sebesar Rp48,9 miliar dan pencairan dana cadangan sebesar Rp12,55 miliar. Sedangkan pengeluaraan pembiayaan, direncanakan sebesar Rp5,5 miliar yang digunakan untuk penyertaan modal ke BUMD.
*Sejumlah Program Masuk Prioritas Unggulan
Dalam pembacaan pengantar nota keuangan, Wali Kota juga membacakan mengenai beberapa program kegiatan prioritas unggulan yang dialokasikan dalam RAPBD tahun 2020.
Program prioritas unggulan yang dicantumkan dalam pengantar nota keuangan RAPBD 2020 yaitu melanjutkan upaya penanganan rob secara berkelanjutan, pengalokasian dana kelurahan, melanjutkan pengalokasian anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, melanjutkan pemberian layanan kesehatan melalui Pusdalu dan penyediaan alat kesehatan dan penunjangnya.
Selanjutnya yakni peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan serta kawasan strategis kota sesuai amanat RPJMD, penguatan akses kawasan-kawasan strategis dan infrastruktur pariwisata, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran dan pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah.
Sementara dalam wawancara usai Rapat Paripurna, Wali Kota mengatakan ada sejumlah program prioritas dalam RAPBD 2020 seperti penataan kota dan anggaran untuk memback-up penanganan rob.
"Yang pertama adalah penataan kota. Kemudian back-up terhadap banjir rob itu juga ada. Sehingga tidak semata-mata ketergantungan dari sana, tapi ada dana untuk back-up itu. Kemudian tentu saja pasar. Walaupun sebetulnya sudah tinggal clear masalah tanah kemudian bisa dibangun langsung, tapi paling tidak ada yang untuk disisihkan juga barangkali untuk penyempurnaan pasar," jelas Wali Kota.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab mengatakan, setelah pembacaan pengantar nota keuangan maka pembahasan RAPBD 2020 akan dimulai. DPRD dikatakan Balgis akan bekerja cepat dan cermat untuk kepentingan masyarakat pada tahun 2020. "Dengan menagkomodir segala kebutuhan, permasalahan maupun usulan pembangunan dari masyarakat," tandasnya.(nul)