Menurutnya, Pemkab Pekalongan sudah mengusulkan berkali-kali untuk penanganan Sungai Meduri dan Sengkarang ke pusat dan provinsi. "Kemarin sudah diajukan anggaran. Nilainya sangat besar. Lebih dari 1 triliun. Untuk penutupan Sungai Meduri, membangun kolam retensi. Tetapi sampai sekarang belum terealisasi. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa terealisasi," harapnya.
Jika penanganan itu dilakukan. Sungai Meduri ditutup, ada rumah pompa, dan dibangun kolam retensi yang luasnya 30 hektare yang direncanakan di Mulyorejo. Selanjutnya ada perbaikan tanggul Sungai Sengkarang, maka masalah rob di Karangjompo bisa teratasi.
TAHUN 2023 RENCANA DITINGGIKAN
Meski demikian, pihaknya sudah mengusulkan di tahun 2023 untuk melakukan peninggian di SD Karangjompo. Peninggian dari mulai halaman sampai ke ruang kelas.
"Kemarin kita cek masih memungkinkan untuk dilakukan peninggian. Di sana masih 4 meter antara lantai dengan plafon. Sehingga masih bisa ditinggikan setengah meter atau 60 cm itu masih memungkinkan. Nanti halamannya pun menyesuaikan. Kita tinggikan juga. Akses masuk ke sekolah juga nanti kita tinggikan," terang dia.
Disinggung perkiraan kebutuhan anggarannya, ia menyebut idealnya Rp 1 miliar lebih. Karena ada 6 ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan perpustakaan. "Itu ya kalau ideal di atas Rp 1 M untuk pengurukan dan rehab beratnya. Karena kondisi dinding juga sudah rusak. Tetapi nanti kita lihat lah kemampuan keuangan kita seberapa. Mungkin asumsi saya ndak lebih dari 1 M," katanya.
Beberapa SD di wilayah pesisir juga mengalami persoalan yang sama dengan SD Karangjompo. Seperti SD di Tegaldowo, Blacanan, dan SD Wonokerto 4
"SD Wonokerto 4 lokasinya di utara tanggul. Tahun ini sudah dilakukan peninggian. Tapi ya tadi mau bertahan berapa lama. Memang perlu penanganan makro dulu. Ini perlu penanganan dari pemerintah pusat. Kita sangat membutuhkan itu," tandasnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar dikonfirmasi terpisah mengatakan, sudah memerintahkan Dindik untuk monitoring persoalan di SD Karangjompo. Akibat terendam banjir, pelajar nebeng di rumah warga.
"Saya sudah perintahkan Dindik untuk lakukan evaluasi ke sana," ujar Sekda.
Ditandaskan, pemerintah harus hadir untuk membantu persoalan di SD Karangjompo. Pelajar tetap harus bisa belajar dengan baik, apakah itu di balai desa atau di rumah-rumah warga. "Untuk proses peninggian akan dilakukan di 2023," ujar Sekda. (had)