*Kapolri: Selesaikan Lewat Jalur Hukum
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menilai pelaksanaan pemilu serentak tahun ini berjalan aman. Sementara pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan duka mendalam untuk sembilan anggota Polri yang meninggal saat bertugas mengawal jalannya Pemilu.
Sampai kemarin (19/4) tidak ada kendala maupun ancaman signifikan yang muncul. Berdasar data yang diterima oleh Polri, hanya ada tiga insiden. Satu insiden di Sumatera Selatan, dua lainnya di Madura, Jawa Timur. Seluruhnya sudah dapat ditangani oleh petugas.
Secara lebih terperinci, Tito menjelaskan bahwa insiden di Sumatera Selatan berupa penganiayaan terhadap ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Insiden itu terjadi di Kabupaten Musirawas. Karena rebutan kunci kotak suara, ungkapnya, kemarin.
Tidak beda jauh, insiden di Madura juga terkait dengan kotak suara. Mantan kepala Polda Metro Jaya tersebut menyampaikan insiden tersebut sudah ditangani.
Terakhir, sambung Tito, insiden yang juga terjadi di Madura berkaitan rebutan mandat saksi. Sampai ada yang terluka, saksi dari partai politik, terang dia.
Di luar itu, orang nomor satu di tubuh Polri tersebut belum mendapat laporan insiden lainnya. Dia pun menyebut, tiga insiden yang terjadi di Madura dan Sumatera Selatan masuk kategori kecil. Fakta itu dinilai menujukan bahwa pelaksanaan pemilu serentak dua hari lalu (17/4) berjalan aman.
Meski begitu, Tito tidak menyangkal ada persoalan-persoalan lain yang terjadi sepanjang coblosan. Misalnya keterlembatan logistik pemilu, surat suara yang terlambat sampai lokasi pemungutan suara, serta surat suara rusak.
Kejadian itu membuat pemungutan suara di beberapa daerah tertunda. Tapi, sudah diselesaikan di tingkat lokal, imbuhnya. Selain itu, Tito turut menyampaikan, masih ada juga dua daerah yang jadi atensi.
Yakni di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tolikara. Di Kabupaten Banggai, kata Tito, instansinya masih memberi perhatian lantaran belum lama daerah tersebut terdampak gempa bumi.
Sedangkan di Tolikara, dia menyebutkan bahwa masih ada beberapa distrik yang belum menerima surat suara dari KPU setempat. Problemnya tidak lain adalah cuaca. Kami tahu daerah gunung kalau cuacanya tidak baik ya sulit mendarat, imbuhnya.
Namun demikian, semua persoalan itu juga sudah diatasi oleh petugas di lapangan. Karena itu, aparat keamanan dari Polri maupun TNI menyimpulkan bahwa agenda puncak pemilu serentak tahun ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, Tito meminta masyarakat yang merasa keberatan atau melihat pelanggaran aturan menempuh jalur hukum. Kalau yang melakukan pelanggaran adalah peserta pemilu maka ada Bawaslu, ujarnya.
Apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilu, Tito menyebut, ada Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu atau DKPP. Kemudian masyarakat juga bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Apabila ada yang berani bergerak di luar jalur hukum, Tito tegas menyebut pihaknya bersama TNI akan bertindak. Kami sepakat menindak tegas dan tidak mentolerir, kata dia.
Apalagi jika tindakan tersebut menganggu keamanan dan keteriban masyarakat. Karena itu, Tito menekankan kembali supaya tidak ada satu pun pihak yang memobilisasi massa sebelum ada pengumuman resmi dari KPU. Keterangan senada disampaikan oleh panglima TNI.