Untuk rehab dua ruang kelas itu, lanjut dia, pihaknya mengusulkan anggaran rehabnya di penetapan 2023. Total anggarannya diperkirakan antara Rp 300 juta hingga Rp 400 juta.
"Kami usulkan di penetapan 2023. Karena di perubahan juga sudah lewat mekanismenya. Sehingga ini akan kita usulkan di penetapan 2023. Penetapan 2023 digedok akhir tahun ini. Pelaksanaannya cepet-cepetnya Maret," ujar dia.
Dua lokal itu diusulkan di penetapan 2023 dengan amggaran antara Rp 300 hingga Rp 400 juta. Karena itu rehap total untuk atap dan plafon. Kusen dimungkinkan dilakukan tambal sulam. "Tembok saya lihat masih bagus. Per ruangan antara Rp 150 juta hingga Rp 200 taksirannya," tandasnya.
Disinggung apakah tidak bisa menggunakan dana tak terduga di BPBD, ia menyebutkan rehab dua lokal itu melalui DTT di BPBD tidak bisa. "Sepengetahuan saya, dana tak terduga di BPBD itu untuk penanganan darurat. Misalnya jembatan ambruk, penanganan sementaranya atau daruratnya bisa dengan itu. Bukan permanen. Bangunan sekolah ndak bisa karena itu permanen," kata dia.
Ditambahkan, selama ini ada laporan-laporan masuk seperti kasus di SMPN 2 Paninggaran. Selama belum ada penanganan, kata dia, diarahkan untuk tidak ditempati.
"Kalau memang kondisinya sangat rawan ya tidak untuk ditempati. Itu sudah ada imbauan-imbauan seperti itu," imbuhnya.
Sementara itu, anggota DPRD dari PKB M Nasron mendesak agar bangunan ruang kelas yang atapnya ambrol itu bisa segera dibangun kembali. Bahkan, kata dia, ada satu lagi ruang kelas di sekolahan itu yang kondisinya juga rawan. Sehingga butuh rehab. "Usia bangunannya memang sudah tua," katanya. (had)