KOTA - Bawaslu Kota Pekalongan meresmikan tiga kampung anti politik uang yakni Kampung Jenggot Utara, Kampung Slamaran dan Kampung Karang Malang. Peresmian dilakukan di Halaman Kantor Kelurahan Jenggot, Jumat (22/11) siang yang ditandai dengan pemukulan rebana oleh komisioner Bawaslu, perwakilan dari TNI-Polri, camat, lurah dan pejabat pemerintah lainnya. Peresmian kampung anti politik uang juga ditandai dengan deklarasi menolak politik uang yang dibacakan seluruh peserta yang hadir.
"Insya Allah kami dari Slamaran siap bersama-sama warga untuk mencegah dan memberantas politik uang. Agar demokrasi kita betul-betul hidup dan pemimpin yang terpilih betul-betul bersih tanpa embel-embel jadi karena uang. Kami akan langsung melakukan sosialisasi mulai dari keluarga, kampung hingga ke seluruh Krapyak," tutur Ahmad Firdaus, perwakilan Kampung Slamaran.
Komitmen yang sama disampaikan Izati, perwakilan dari Jenggot Utara. Setelah diresmikan, dia bersama masyarakat akan segera menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar dan tahu bahaya politik uang. "Harapannya dengan sering sosialisasi maka akan melekat dan menjadi kesadaran bersama untuk menolak politik uang," katanya.
Begitu juga yang disampaikan perwakilan dari Kampung Karang Malang, Ahmad. Dengan terbentuknya kampung anti politik uang, maka seluruh warga akan saling mengawasi dan memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang. "Kami siap mencegah bersama. Kalau ditemukan, akan kami laporkan ke pihak yang berwenang," tegasnya.
Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto menjelaskan, pembentukan kampung anti politik uang merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa proses demokrasi harus berjalan dengan jujur, bermartabat dan berintegritas. "Kami berharap dengan adanya kampung nanti politik uang masyarakat akan berkomitmen untuk berpolitik cerdas sehingga bisa mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat," kata Sugiharto.
Melalui pembentukan kampung anti politik uang, Sugiharto berharap sosialisasi anti politik uang bisa digalakkan masyarakat mulai dari tingkat terkecil yakni keluarga, hingga ke RT, RW, kampung, kelurahan hingga kota. "Ke depan kami berharap tidak hanya tiga kampung ini, tapi kampung lain juga bisa membentuk dan mendeklarasikan anti politik uang secara mandiri," harapnya.
Ketiga kampung tersebut, lanjutnya, dipilih karena mewakili masing-masing profesi masyarakat. Di Jenggot, masyarakat didominasi pengusaha. Kemudian di Karang Malang didominasi petani dan di Slamaran didominasi para birokrat dan pejabat sampai para pekerja.(nul)