**DPRD Minta DTKS Dicocokan
SRAGI - Di tengah pandemi Covid- 19, pemerintah telah mengucurkan bantuan sosial. Namun sayang, data penerima bantuan sosial (bansos) masih banyak yang double. Hal itu terungkap dalam Kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan di Kelurahan Sragi. Hal itu dibenarkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli usai kegiatan, Kamis (14/5/2020).
"Memang di beberapa desa lain atau wilayah lain di Kabupaten Pekalongan ada beberapa kendala yakni rangkap data. Ini yang harus diperbaiki karena terkait dengan data penerima bantuan di Kabupaten Pekalongan. Jadi data ini harus disinkronkan dengan Kementerian Sosial, karena dilapangan data yang turun dari Kemensos ternyata berbeda dengan data yang dikirimkan oleh Dinsos Kabupaten Pekalongan. Ini menjadi masalah di Kabupaten Pekalongan," tegasnya.
Atas temuan itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan berencana akan mencocokkan ke kementerian sosial data DTKS atau data penerima bantuan, setelah COVID-19 berakhir.
"Kami akan mengajak Dinsos untuk mensinkronkan data terserbut, seperti perbaikan vervalnya harus seperti apa harus dilakukan supaya jangan terjadi bantuan sosial seperti masa pandemi COVID-19 ini yang menimbulkan gejolak dimasyarakat karena masih terjadi salah data antara perbedaan di Kabupaten dengan Pusat," terangnya.
Diterangkan, dalam penyaluran bantuan ini, peran dinas terkait sangat penting, melalui Kades atau Lurah agar bisa menjelaskan ke masyarakat atau memberikan masukan supaya gejolak tidak berkembang luas. Karena data ini belum bisa ditangani secara cepat dan utuh dikarenakan bantuan itu datangnya langsung dari pusat dan sudah by name by address.
"Oleh karena itu agak susah jika sudah masuk ke rekening seseorang padahal dia mampu dan dilakukan pembicaraan pun kadang belum semuanya menerima dan mau. Perlu adanya kesadaran bagi penerima dan yang tidak menerima untuk dicarikan solusi," lanjutnya.
Namun demikian semua itu pasti ada jalan keluarnya. Seperti bahasa yang digunakan oleh Kades yakni sapu jagad. Bagi yang belum menerima bantuan dari pusat, provinsi dan pemda nantinya akan dimasukan sebagai penerima dari desa melalui dana desa yang kelurahan nanti mudah-mudahan bisa dianggarkan. "Intinya yang belum menerima bantuan akan dipikirkan bersama-sama," imbuhnya. (Yon)