*Tahapan Pilkada masih Panjang
KENDAL - Dinamika menjelang Pilkada Kendal 2020 dinilai masih adem ayem, terutama menyangkut kejelasan nama-nama yang siap berkontestasi. Namun demikian, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, tetap meminta masyarakat bersabar, mengingat pencalonan Pilkada juga ada proses dan tahapannya.
"Idealnya, semakin cepat kandidat ngerek bendera memang semakin baik, karena masyarakat berkesempatan tahu lebih awal sosok dan sepak terjangnya. Tetapi dalam konteks sistem pilkada kan tidak mungkin, karena ada mekanisme dan tahapannya, ini yang harus dipahami," kata Khafid, yang juga tokoh Muhammadiyah Kendal.
Menurut Khafid, saat ini tahapan Pilkada masih di tingkat penyelenggara, bahkan proses pendaftaran PPK saja belum tuntas. Sementara untuk penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan masih berlangsung sampai Bulan Februari, lalu pendaftaran pasangan calon baru dibuka pada 16 Juni-18 Juni 2020 dan ditetapkan pada 8 Juli 2020.
"Jadi, berdemokrasi juga harus taat azas, baik hukum dan norma maupun etika politik. Jadi, kalaupun saat ini dinamika pilkada terkesan adem ayem, masyarakat harus bersabar. Karena status bakal calon saja kan belum ada, apalagi calon. Disebut bacalon itu ketika dia mendaftar ke KPU, kalau nanti ditetapkan baru disebut calon," jelasnya.
JAGA KUALITAS DEMOKRASI
Alih-alih menyoroti dinamika pilkada, Khafid justru meminta publik menjaga dan memaksimalkan penyelenggaraan pilkada agar proses berdemokrasinya berkualitas. "Bagi masyarakat yang ingin penyelenggaraan pilkada berlangsung baik, maka silahkan berkiprah di lembaga penyelenggara di berbagai tingkatan, baik KPU dan turunannya maupun Bawaslu. Silahkan kawal dari dalam sistem," tandasnya.
Sementara bagi yang ingin berpartisipasi aktif dalam pencalonan, Khafid mengajak setiap figur untuk tak menunggu waktu bersosialisasi ke masyarakat, mengambil simpati masyarakat dengan tetap mengedepankan norma dan etika politik yang berkeadaban.
Sebaliknya, bagi masyarakat yang tak tertarik menjadi penyelenggara serta tak memiliki keberanian mencalonkan diri, maka ada baiknya memainkan peran sebagai rakyat yang cerdik untuk menilai setiap proses pilkada maupun kandidasi di parpol. "Yang terpenting, jangan sampai pesta demokrasi tercederai oleh rendahnya partisipasi, karena ini menyangkut legitimasi demokrasi terhadap paslon yang nanti terpilih," pesannya.
Khafid juga meminta pemerintah maupun masyarakat tak melupakan even demokrasi tak kalah penting lainnya, yakni pilkades serentak di 199 desa, Maret mendatang. Mengingat pelaksanaannya yang masif, maka segala potensi kerawanan yang mungkin muncul juga perlu diantisipasi bersama.
"Jangan hanya fokus pilkada, ini di depan mata ada pilkades serentak di 199 desa. Kami mengajak para calon, timses, penyelenggara, ayo sukseskan dengan cara yang baik. Ini bisa menjadi simulasi pilkada, soal penyelenggaraannya, tensi dan dinamikanya. Jadikan ini sebagai perlombaan, bukan pertandingan yang berhadap-hadapan, fastabiqul khairat," jelas Khafid.
Dia juga mengingatkan semua pihak menyiapkan mental dan komitmen yang baik, oleh sebab, demokrasi tak menjamin yang terbaik untuk terpilih. "Calon kades maupun kepala daerah terbaik tidak dijamin jadi, demokrasi hanya menjamin proses partisipasi publik yang fairness, yag terbanyak yang jadi," tandasnya.
Khafid juga berharap pesta demokrasi, baik pilkades maupun pilkada, tak membuat masyarakat terlena oleh tujuan sesaat. "Jangan lupa, sebagai anak bangsa, tujuan kita bermasyarakat dan berbangsa tidak lain untuk membangun negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kalau kontestasi memanas, ingat kembali tujuan besar ini," pungkasnya. (sef/lid)