KAJEN - Meski mendapat anggaran Rp 5 miliar pada APBD tahun 2019 untuk bidang keolahragaan di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar), namun prestasi olahraga di Kabupaten Pekalongan masih belum menggembirakan. Hal itu terlihat pada Porprov Jateng tahun lalu, peringkat Kota Santri beranjak dari urutan buncit (34) ke nomor 28.
Kondisi itu terungkap saat anggota Komisi X DPR RI Bisri Romly melakukan kunjungan kerja di Dinporapar Kabupaten Pekalongan, Kamis (26/12) siang. Dalam kunker itu, Bisri didampingi Komisi C dan D DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka ditemui Kepala Dinporapar Bambang Irianto, Sekdin Bambang Supriyadi, dan jajaran Dinporapar lainnya.
Bisri Romly ditemui usai kunjungan, menyatakan, saat ini dirinya pindah ke Komisi X, dimana salah satu mitranya adalah Kementerian Olahraga.
"Saya di Komisi X sering dengar pendapat akan ada PON 2020 di Papua. Di Kabupaten Pekalongan, Bupati tiap minggu mendapatkan penghargaan, namun untuk bidang olahraga belum pernah dapat penghargaan. Lha ini kita dorong," ujar Bisri.
Padahal, lanjut Bisri, potensi atlet di Kabupaten Pekalongan bagus. Ia mencontohkan, dalam Kejuaraan Nasional Kapolri Cup, banyak atlet taekwondo dari Kabupaten Pekalongan mendapat medali emas, dan cabor lainnya juga kerap meraih medali. "Kita adakan pertemuan dengan KONI, Dinporapar, Komisi C dan D, untuk membahas agar di tahun 2020 dan selanjutnya Kabupaten Pekalongan harus sudah bisa mendapatkan prestasi di bidang olahraga," tandas dia.
Dalam pertemuan itu, lanjut dia, juga dibicarakan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Menurutnya, di bidang pariwisata pun agar ada prestasi yang jelas. "Pariwisata mana yang akan dikembangkan, apa (Pantai) Depok, apa Petung?. Yang jelas biar masyarakat itu begitu melihatnya bisa tertarik untuk berwisata," ungkapnya.
Disinggung sarana dan prasarana yang masih kurang memenuhi standar apakah akan ada upaya untuk memperjuangkan anggaran di tingkat pusat, Bisri mengatakan, meskipun sarana prasarana minim pun semestinya salah satu cabor masih bisa mendapatkan emas. "Pegawai Dinporapar ada 40 orang. Tiap tahun katanya mendapatkan Rp 5 miliar. Tapi ndak ada prestasi. Kalau ada prestasi, saya pikir peningkatan bisa kita pikir bareng-bareng untuk anggaran ke depan," kata dia.
Kepala Dinporapar Bambang Irianto, mengatakan, tupoksi Dinporapar ada tiga, yakni bidang kepemudaan, pariwisata, dan olahraga. Untuk anggaran bidang olahraga Rp 5 miliar hingga Rp 5,5 miliar pertahun, dan Rp 6 miliar untuk bidang kepariwisataan. Sedangkan untuk belanja langsung Rp 12 miliar.
"Kabupaten Pekalongan belum bisa berbicara banyak. Porprov dari peringkat 34 naik ke 28 di tingkat Jateng. Namun, kami tidak berputus asa untuk meningkatkan prestasi olahraga," ujar Bambang.
Dalam waktu dekat, lanjut dia, yakni di tahun 2020 pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk berlaga di even Dulongmas. Ia pun sepakat untuk bermitra dengan KONI dalam mengembangkan olahraga prestasi di Kabupaten Pekalongan.
"Untuk olahraga prestasi digarap bersama dengan KONI. Olahraga pendidikan dan sekolah kami fokus ke sana," kata dia.
Ditambahkan, pihaknya juga sudah membuat DED usulan GOR yang lokasinya menyatu di UMKM Centre. "Dengan bapak di Komisi X semoga lebih mendapat perhatian dari pemerintah pusat," harap dia.
Ketua KONI, Gus Eko Ahmadi, menyatakan, KONI mengelola, membina, dan mengembangkan cabor di Kabupaten Pekalongan. Dikatakan, ada 23 cabor di Kota Santri, dan ke depan ada tambahan sekitar 10 cabor baru. Ia juga menyatakan, KONI akan fokus dulu di olahraga prestasi yang bukan massal tapi individu, seperti catur, silat, panjat tebing, dan lainnya.
"Atlet kita ada dan mendulang prestasi tapi sudah dibeli daerah lain. Harapan saya pemerintah membuat ekosistem atlet nyaman. Ada jaminan hari tua. Mereka tidak butuh bonus, tapi jaminan hidup," kata dia.
Ketua Komisi D Kholis Jazuli, menyampaikan, Komisi D selama ini sering memperjuangkan bidang olahraga di Kabupaten Pekalongan, bahkan terkadang agak keras. Ia meminta agar kerja sama KONI dengan dinas ditingkatkan. Ia juga mendorong agar pemda lebih memfasilitasi atlet-atlet di Kota Santri. Ketua Komisi C, Abdul Munir, menyatakan, sarana prasarana semua cabor belum memenuhi standar.