KOTA - DPRD Kota Pekalongan memberikan sejumlah rekomendasi dalam persetujuan perubahan KUA-PPAS APBD Kota Pekalongan tahun 2023. Salah satunya mengenai pembangunan akses sebelah timur Pasar Sugihwaras agar bisa diwujudkan sehingga dapat menjadi akses keluar.
"Sesuai tupoksi kami untuk hal penganggaran mensupport semua kebutuhan yang diperlukan pedagang dan masyarakat yang berwisata atau berbelanja ke sana sehingga mereka bisa nyaman. Kami juga mendorong penuntasan akses disebelah Ria Busana. Bahwa di situ ada tanah milik Pemkot, sehingga ke depan tidak ada lagi perbincangan apakah ini perlu dibebaskan atau tidak. Sebab, Pemkot berwenang untuk membersihkan, tentu setelah berkomunikasi dengan pedagang. Sehingga akses ke Pasar Sugihwaras bisa masuk dari sebelah Barat keluar sebelah Timur," terang Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir.
Rekomendasi lain yakni terkait pedagang Alun-alun Kota Pekalongan. Belum lama ini mereka aspirasinya ke DPRD. Di mana jajaran DPRD berkomitmen untuk melengkapi sarana dan prasarana ketika mereka sudah menempati lapak baru di Pasar Sugihwaras.
Selanjutnya mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan, penataan di Kawasan saluran irigasi larangan di Jalan Hos Cokroaminoto.
"Terkait rekomendasi DPRD, beberapa diantaranya mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di Pemkot, di mana sudah diusulkan oleh Pak Wali Kota akan dinaikkkan Rp100 ribu. Nanti akan kami cek di penganggaran APBD, apakah menyeluruh atau seperti apa," ucap Azmi.
Azmi juga mengungkapkan bahwa Kota Pekalongan mendapatkan prioritas dari Pemerintah Pusat terkait pembangunan kembali Pasar Banjarsaei. Namun saat ini besaran anggarannya belum bisa diketahui.
"Mudah-mudahan pembangunannya segera bisa dilaksanakan selambat-lambatnya tahun depan. Sehingga di tahun 2024 masyarakat Kota Pekalongan bisa menikmati dan melihat pasar yang bagus dan berimbas kepada penataan di wilayah Patiunus dan Sorogenen sehingga Kota Pekalongan tertata lebih baik," tandasnya.(nul)