KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan mengapresiasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang didapatkan Pemkab Pekalongan selama empat kali beturut-turut. Dewan pun menyarankan perlunya audit kinerja.
"Tentu empat kali berturut-turut mendapatkan WTP patut diapresiasi. Hanya saja perolehan WTP ke depan harus berkualitas. Artinya audit tidak hanya pada sistem administrasi keuangan APBD saja, tapi lebih dari itu audit kinerja perlu dilakukan," terang Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hj Hindun saat sidang paripurna.
Dengan dilakukannya audit kinerja dari pemerintah daerah secara umum, lanjut dia, tentu diharapkan bisa membawa dampak kepada kesejahteraan masyarakat di Kota Santri. Sebab, apabila kinerja pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi bupati yang tertuang dalam RPJMD maka diharapkan memunculkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.
Adapun sebelumnya, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyerahkan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 kepada DPRD. Dalam pelaksanaan APBD 2018 telah dilakukan audit oleh BPK serta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Perolehan WTP ini untuk Kabupaten Pekalongan merupakan yang ke empat kalinya.
"Meski sudah empat kali mendapatkan opini WTP kami (Pemkab Pekalongan) masih ada program yang masih dikerjakan, terutama pada program pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan," kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.
Sementara tahun 2020 pihaknya optimisi persoalan infastruktur sudah bisa teratasi. "Di Kabupaten Pekalongan terdapat 43 ribu UMKM ini potensi luar biasa apabila digarap maksimal. Kemudian pada pendidikan dan kesehatan masih ada beberapa kegiatan yang harus dijalankan," imbuhnya. (Yon)