KEDUNGWUNI - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly blusukan ke kampus untuk mengetahui persiapan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Kampus Merdeka.
Saat kunjungan dapil di Pekalongan, Bisri Romly melakukan kunjungan ke kampus ITS NU (Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama) Pekalongan di Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jumat (4/7/2021). Kedatangan anggota DPR RI Komisi X ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Kampus Merdeka.
"Kita ingin mengetahui sejauhmana kesiapan perguruan tinggi dalam menyikapi kebijakan Kampus Merdeka. Apakah ada kendala yang dihadapi, sekaligus menyerap masukan-masukan kampus terkait kebijakan ini," ujar Bisri.
Wakil Rektor ITS NU Pekalongan, Ali Imron, mengatakan, pihaknya pada tahun akademik 2020/2021 ikuti sosialisasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di kebijakan yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini mahasiswa punya hak untuk belajar di program studi (prodi) lain. Syaratnya mahasiswa sudah mengambil 20 SKS.
"40 SKS mahasiswa punya hak untuk belajar di dunia usaha," kata dia.
Salah satu kesulitan kampus di daerah, lanjut dia, mahasiswa untuk belajar di dunia usaha tidak mudah. Pasalnya, sebagian besar usaha di daerah skalanya masih UMKM.
"Melihat industri lokal kebanyakan UMKM. Untuk bisa menjadi tempat belajar mahasiswa dengan kompetensi lebih belum bisa," ungkap dia.
Untuk menjalin kerjasama dunia usaha di lingkup Jawa Tengah, nasional, maupun internasional juga tidak mudah. "Ada beberapa perusahaan tahunya seperti orang magang. Ini kan betul-betul belajar satu tahun. Dibutuhkan sinkronisasi dengan dunia usaha bagaimana dunia usaha bisa menerima mahasiswa, bukan magang," kata dia.
Meski masih ada beberapa penyesuaian kebijakan kampus dengan kurikulum Kampus Merdeka, pihaknya mengaku siap menjalankan program tersebut. Sinkronisasi antar prodi dan penjajakan kerjasama dengan dunia usaha dilakukan ITS NU agar kebijakan itu bisa berjalan dengan baik.
Bisri Romly mengatakan, kebijakan Kampus Merdeka merupakan aturan yang harus dilaksanakan dengan baik. Perguruan tinggi diharapkan bisa menjalin kerjasama yang apik dengan dunia usaha, baik di dalam daerah maupun luar daerah. (had)