KOTA - Agar pelaksanaan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), atau yang dikenal Open Defecation Free (ODF) pada tahun 2020 mendatang terlaksana sesuai harapan, maka Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar rapat evaluasi di Ruang Jetayu Setda.
Pada kesempatan ini ada enam kelurahan di Kota Pekalongan yang dievaluasi, karena belum bebas BABS, yakni Kelurahan Panjang Wetan, Krapyak, Degayu, Padukuhan Kraton, Gamer, dan Setono sejumlah 663 KK. Harapannya pada tahun 2020, Kota Pekalongan sudah bebas BABS.
Acara evaluasi yang dikemas dalam pertemuan Peningkatan Komitmen dan Evaluasi Percepatan Kelurahan Stop BABS menghadirkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jateng, Dr Wahyu Setyaningsih, yang diikuti oleh Organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait, lurah, dan TNI/Polri di Kota Pekalongan.
Saat membuka acara evaluasi, Asisten Pembangunan Kota Pekalongan, Erli Nufiati SE menyatakan, program Open Defecation Free (ODF) perlu dievaluasi, dari 27 kelurahan di Kota Pekalongan ada enam yang belum mendeklarasikan ODF.
"Kita harus dorong, melalui evaluasi ini kita dapat memperbaiki hal-hal yang kurang. Sinergitas dengan TNI/Polri juga harus dilakukan. Hari ini kami mohon evaluasi dari Dinkes Provinsi Jateng," ungkap Erli.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto SKM MKes menjelaskan bahwa kelurahan ODF adalah kelurahan yang anggota masyarakatnya sudah tidak ada yang buang air besar di sembarang tempat.
"Tujuan kelurahan ODF yakni menurunkan angka kesakitan dan penyakit karena faktor lingkungan seperti diare, cacingan, dan gatal-gatal. Selain itu, masyarakat dapat berperilaku hidup bersih dan sehat melalui STBM, PHBS, dan PIS PK. Kemudian tercapainya akses universal sanitasi program 100:0:100, terpenuhinya program Kotaku dan 9 tatanan Forum Kota Sehat," terang Budi.
Disebutkan Budi, capaian akses sanitasi di Kota Pekalongan untuk Kecamatan Pekalongan Barat 100%, Kecamatan Pekalongan Selatan 100%, Kecamatan Pekalongan timur yang belum 100% yakni Kelurahan Setono 98% dan Kelurahan Gamer 96,5%.
Selanjutnya di Kecamatan pekalongan Utara yang belum 100% yakni Kelurahan Krapyak 97,3%, Panjang Wetan 96,3%, Padukuhan Kraton 98,6%, dan Degayu 92,7%.
Roadmap Kota Pekalongan 2019 yang stop BABS yakni 97.594 KK atau 99,32%. Kelurahan yang sudah deklarasi ODF sebanyak 21 kelurahan atau 77,78%, jumlah KK yang masih BABS sebanyak 663 KK.
Rincian jumlah kelurahan yang masih BABS yakni Panjang Wetan sebanyak 180 KK, Degayu sebanyak 167 KK, Krapyak 119 KK, Padukuhan Kraton 103 KK, Gamer 53 KK, dan Setono 41 KK. Dalam diskusi, Budi meminta untuk TNI/Polri, Organisasi masyarakat, atau lainnya ikut mendukung Kota Pekalongan bebas BABS dan tahun 2020 sudah dapat mendeklarasikan ODF. (dur)