**Ajukan Audiens bersama DPRD dan OPD Terkait
KAJEN - Menanggapi timbulnya berbagai masalah di kalangan masyarakat bawah, LSM Forum Pekalongan Bangkit (FPB) Kabupaten Pekalongan mengajukan surat ke DPRD untuk audiensi. Demikian ditegaskan Ketua LSM FPB Kabupaten Pekalongan Subekhi, Rabu (27/11).
Menurutnya, perlu study komparatif dan komunikasi antar lembaga dengan berbagai masalah yang timbul di masyarakat yang belum terselesaikan. Untuk itu perlu adanya solusi sehingga permasalahan tersebut tidak berlarut-larut.
"Kami minta untuk hearing bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan mengenai timbulnya berbagai masalah tersebut, " katanya.
Adapun surat sudah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pekalongan yang ditujukan ke Ketua DPRD. Sedangkan masalah masalah tersebut diantaranya program perkembangan pembangunan proyek fisik konstruksi di Kota Santri. Kemudian antisipasi berbagai persoalan keterlambatan schedule dan potensi pemutusan kontrak asesmen kualitas konstruksi.
Selanjutnya Progres perkembangan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang saat ini menjadi perhatian masyarakat terkait potensi adanya penyimpangan. Selain itu juga kebijakan pemerintah terkait toko modern dan mengenai keberpihakan terhadap warung milik masyarakat usaha kecil.
"Adapula kebijakan pemerintah terkait tata kelola industri kecil laundry jin dan pengelolaan limbah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah terkait tata kelola pertambangan galian C dan pengelolaan lingkungan serta keterbukaan pendapatan retribusi pajak daerah lainnya," lanjutnya.
Kemudian kebijakan umum anggaran serta APBD transparansi dan evaluasi 2019 dan proyek 2020 dari pos penerimaan pendapatan atau pengeluaran daerah dan Proyek pembangunan RSUD Kraton lantai enam yang hingga sekarang belum terlaksana. Berbagai persoalan yang muncul, dalam pelaksanaan Pilkades 2019.
"Untuk itu kita berharap hearing bisa dilaksanakan bersama lembaga kami dan Komisi DPRD serta OPD terkait selaku eksekutif dan para pembuat pejabat komitmen." (yon)