SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya memerhatikan sekolah negeri tingkat menengah atas dan kejuruan serta Sekolah Luar Biasa, tapi juga memedulikan sekolah swasta. Ratusan miliar digelontorkan demi pendidikan masyarakat setempat.
Di SMK/SMA/SLB negeri di tahun 2022, digelontorkan anggaran yang dinamakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan sebesar Rp 769.714.070.000. Anggaran tersebut untuk menggratiskan biaya sekolah.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Suyanta mengatakan, kebijakan penggratisan biaya sekolah ini berasal dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kebijakan penggratisan SMA/SMK/SLB negeri bertujuan memperluas akses pendidikan. Sehingga siswa kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Meskipun sekolah gratis, tetapi mutu pendidikan tetap diperhatikan.
"Salah satunya dengan cara menggratiskan sekolah bagi SMA/SMK/SLB negeri. Kebijakan implementasinya adalah adanya BOP. Dari BOP itu SMA/SMK/SLB negeri itu gratis. Dengan demikian diharapkan dari sana, banyak siswa-siswa melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/SLB," kata Suyanta di Semarang, Jumat (11/3/2022).
Adapun untuk BOP SMK Jateng Semarang Rp 8.561.950.000 dengan jumlah siswa 720 siswa, SMK Jateng Pati Rp 4.175.788.000 dengan jumlah siswa 288 orang, SMK Jateng Purblingga Rp 5.921.585.000 dengan jumlah siswa 576 siswa. Serta SMK semi boarding Rp 6.556.500.000.
Total siswa SMA negeri di Jateng mencapai 303.806 orang dengan jumlah sekolah 360 unit; SMK negeri terdapat 261.165 anak dengan jumlah sekolah 238 unit; dan SLB negeri sebanyak 8.684 siswa dari 69 unit sekolah.
Suyanta menerangkan, Jateng juga telah membuat beberapa SMK boarding atau disebut SMKN Jateng, yaitu di Semarang, Purbalingga dan Pati. Sekolah itu rekrutmen siswanya dilakukan secara khusus dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Jateng yang miskin dan lolos seleksi.
Jumlahnya makin tahun makin banyak (siswanya). Dengan demikian di sana penganggarannya khusus karena ada anggaran untuk makan, untuk seragam, untuk sepatu dan kebutuhan sekolah lain dipenuhi Pemprov Jateng," sambungnya.
Di samping SMK boarding, terang Suyanta, Jateng juga telah mendirikan sepuluh SMK semi boarding. Harapannya, dengan Pemprov Jateng memperkuat SMK, maka akan mengurangi pengangguran. Sehingga muaranya, kalau pengangguran berkurang, otomatis kemiskinan akan berkurang juga.
Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga telah membuat kebijakan mendirikan beberapa sekolah. Yaitu SMAN Tawangmangu, SMK Pagentang. Diharapkan tahun ini bisa mulai menerima pendaftaran siswa. Selain itu menyusul, rencana pembangunan SMKN Lumbir Banyumas. "Kami sudah mendapatkan tanahnya yang hibah dari Pemkab Banyumas," terangnya.
Otomatis dengan adanya kebijakan itu, tidak hanya siswa miskin yang terbantu, tapi siswa tidak miskin juga akan terbantu. Khusus yang miskin akan dibantu, selain mereka mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) dari pusat, juga mendapatkan beasiswa dari Beasiswa Unit Pengumpul Zakat yang berasal zakat PNS Jateng yang disalurkan Baznas Jateng.
Sekolah swasta juga tak luput dari perhatian pemerintah provinsi. Suyanta menuturkan, bantuan sekolah swasta diberikan kepada SMA/SMK/SLB. "SMA/SMK/SLB swasta mendapat bantuan BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah)," tuturnya lebih lanjut.
Dari catatannya, anggaran BOS daerah pada tahun 2022 total mencapai Rp195,431,400,000. Anggaran tersebut untuk 607.021 siswa, dari 1.917 sekolah. (red)