KAJEN - Tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Pekalongan mulai digeber. Namun, grengsengnya masih kalah dengan pemilihan kepala desa (Pilkades). Oleh karena itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi meminta KPU Kabupaten Pekalongan mulai menggencarkan sosialisasi tentang Pilkada 2020.
Permintaan itu disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi ditemui usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Rapat Bupati, Senin (39/9). Penandatanganan NPHD ini di antaranya dihadiri Ketua KPU Abi Rizal dan komisioner KPU, Ketua Bawaslu Ahmad Dzul Fahmi dan komisioner Bawaslu lainnya, Wakil Bupati Arini Harimurti, Sekda Mukarromah Syakoer, dan sejumlah kepala OPD.
"Pilkada ini kurang hot grengsengnya dibandingkan dengan Pilkades. Oleh karena itu, KPU saya minta sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahapan-tahapan Pilkada sudah dimulai," pinta Bupati.
Dikatakan, penandatanganan NPHD dilakukan untuk pendanaan Pilkada 2020 di KPU dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Ia berharap, Pilkada berjalan dengan lancar, aman dan dana yang tersedia cukup. "Semua tahapan bisa dilalui dengan baik," harap Bupati.
Bupati juga mengharapkan, situasi dan kondisi di Kabupaten Pekalongan walaupun ada pemilihan-pemilihan, mulai dari Pilpres, Pileg, Pilkades, dan sampai nanti Pilkada, akan tetap adem, ayem, dan tentrem. Pasalnya, kondusivitas daerah ini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang kian membaik dan mampu menurunkan angka kemiskinan yang saat ini serius diupayakan oleh pemda.
Di satu sisi, lanjut dia, pemerintah terus menerus akan mengupayakan agar 'kaline resik, rezekine apik', 'dalane alus, rezekine mulus', dan 'dalane padang, rezekine gampang'.
"Ini menjadi pameo kita sehari-hari dan tidak hanya pada aspek verbal tapi pada tataran aksi. Untuk 'kaline resik, rezekine apik' ini kita sudah menyiapkan IPAL di Simbangkulon. Saya akan berbicara dengan seluruh pengusaha batik dan jins wash agar jangan sekali-kali membuang limbah di sungai," tandas Bupati.
Ditandaskan, pemkab akan menargetkan pada tahun 2019 ini sungai di Kabupaten Pekalongan bebas dari pembuangan limbah. Sebelumnya diberitakan, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kabupaten Pekalongan direncanakan diajukan sehari, yakni pada Senin (30/9). Perjanjian NPHD ini penting agar penyelenggara Pilkada 2020 memiki dana untuk suksesnya pesta demokrasi di daerah tersebut.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ahmad Dzul Fahmi, ditemui usai koordinasi rencana perjanjian NPHD di Gedung KPU setempat, Jumat (27/9), menyatakan, anggaran Pilkada 2020 di Bawaslu Kabupaten Pekalongan akhirnya disepakati di angka Rp 7,005 miliar.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal, menyatakan, NPHD sesuai tahapan maksimal 1 Oktober 2019. Oleh karena itu, KPU kemarin mengundang OPD terkait untuk persiapan penandatanganan NPHD. Anggaran Pilkada di KPU untuk di anggaran perubahan 2019 sebesar Rp 147, 110 juta, dan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 30, 163 miliar. (ap5)