KOTA - Aliansi Gerakan Masyarakat Pekalongan Raya (Gempar) menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Sebelum memusatkan aksi di depan Kantor DPRD Kota Pekalongan, puluhan peserta aksi terlebih dulu melakukan longmarch dari Jalan Sriwijaya hingga ke depan Kantor DPRD.
Massa aksi yang terdiri dari organisasi mahasiswa, BEM sejumlah kampus, organisasi buruh dan elemen lainnya menyampaikan berbagai orasi tentang penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak terhadap kesejahteraan rakyat.
Perwakilan dari Gempar, Nanang mengatakan, kedatangan massa aksi kali ini merupakan bentuk menyampaikan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kesejahteraan masyarakat. "Kebijakan kenaikan harga BBM, hanya salah satu dari banyaknya kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat," tuturnya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek domino terhadap naiknya harga berbagai bahan kebutuhan pokok maupun biaya transportasi. "Sedangkan pemerintah hanya bisa memberikan ilusi dalam bentuk BLT yang padahal tidak mampu menyejahterakan rakyat," tambahnya.
Di lapangan, lanjut Nanang, masih ditemui masalah kesejahteraan mulai dari upah buruh yang ditekan, mahasiswa yang kesulitas membayar uang kuliah hingga pelajar yang terpaksa putus sekolah karena ketiadaan biaya.
"Sehingga hari ini, kami dari Gempar menyampaikan sikap penolakan terhadap kebijakan naiknya harga BBM. Kami juga menolak Omnibus Law dan segala kebijakan lain yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kami akan terus memperbesar persatuan kita sampai pemerintah mampu mendengarkan aspirasi rakyatnya dan menjawab segala persoalan terkait kesejahteraan rakyat," katanya.
Usai sekitar satu jam melakukan aksi dan menyampaikan orasi, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.(nul)