Pemkab Akui Sulit Kontrol Kinerja Perangkat Desa

Senin 12-08-2019,18:45 WIB

*Wacanakan Tes Rekrutmen Perangat Desa Menggunakan CAT

BATANG - Seleksi rekrutmen calon perangkat desa di Kabupaten Batang diwacanakan akan menggunakan Computer Assisted Tes (CAT). Hal itu dilakukan guna mendapat perangkat yang profesional.

Bupati dan Wakil Bupati Batang saat melakukan audiensi dengan PPDRI belum lama ini. (Dok istimewa)

"Harus ada perubahan regulasi yang mengaturnya, agar bisa terlaksana wacana calon seleksi rekruitmen menggunakan CAT," kata Bupati Batang Wihaji saat ditemui di Kantornya Senin ( 12/8/2019).

Bupati Wihaji menjelaskan, penggunaan sistem CAT untuk diperlukan untuk mensinergikan regulasi pengasilan tetap perangkat desa (Siltap) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yaitu minimal perangkat desa siltap sejajar dengan ASN golongan IIA sebesar Rp 2.022.000.

"Gaji perangkat desa menggunakan APBD, maka kinerjanya harus jelas dan profesional, biar masyarakat tahu karena mereka digaji menggunkan uang rakyat," tegas Bupati Wihaji.

Wihaji mengungkapkan, selama ini pemerintah belum bisa mengontrol perangkat desa, akibatnya ada yang sebulan masuk sekali, ada yang dua bulan. Karena itulah, dengan adanya siltap pada 2020 yang besaranga sesuai PP No. 11 tahu 2019, maka harus merubah regulasi dan pembinaan yang ketat oleh Inspektorat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batang DR. Agung Wisnu Barata mengatakan, penggunaan CAT seleksi calon perangkat desa sangat beralasan. Dengan harapan agar mendapatkan perangkat desa yang memiliki standar minimal kompetensi dasar, guna mewujudkan profesionalisme kerja.

"Perangkat desa kedepan memiliki tugas pokok dan fungsi yang cukup berat, selain mengelola keuangan desa yang nilainya miliaran, mereka dituntut akuntabel dan transparan dalam pengelolaanya," kata Agung Wisnu Barata.

Tidak hanya itu, memasuki era revolusi industri 4.0 di butuhkan perangat desa yang mampu menggunakan Informasi teknologi, karena merupakan tuntutan zaman dan meningkatnya sumber daya manusia desa yang semakin kritis.

"Oleh karena itu, melihat penghasilan yang sudah layak dan sesuai standar, maka di butuhkan perangkat desa yang profesional," tandas Agung. (red/hmb)

Tags :
Kategori :

Terkait