KAJEN - Adanya sorotan tentang keluhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Pemkab Pekalongan akan berusaha terus meningkatkan pelayanan. Hal itu terungkap saat rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Pekalongan atas pandangan umum fraksi fraksi di di Aula setempat, Selasa (2/7).
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan bahwa inovasi daerah dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus mendorong OPD memberikan pelayanan publik. Diantaranya melakukan berbagai inovasi di bidang layanan kependudukan ada empat sekawan. Yaitu pelayanan dengan sekolah 'Yusemi' artinya Yuk Jadi Sekolah Mitra.
Kemudian pelayanan dengan desa 'Dedami' Desa Sadar Adminduk. pelayanan dengan Puskesmas ' Mas Mitra, Puskesmas menjadi Mitra dan pelayanan di hari libur ' Pak Min, Lapak Adminduk.
"Untuk di bidang Kesehatan antara lain diantaranya Sinar Bulan atau Siap Antar Jemput dengan Ambulance,bagi ibu yang akan melahirkan dan Gema Setia artinya Gerakan Masyarakat Stop Kematian Ibu dan Anak. Sedangkan dibidang perijinan terdapat Inovasi SIP Tenan, Sistem Informasi Perijinan Terpadu Kabupaten Pekalongan dan di bidang perencanaan penganggaran terdapat Inovasi Sitanggang, Sistem Perencanaan dan Penganggaran," terangnya.
Berkenaan dengan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan investasi telah dilakukan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kemudian adanya kepastian hukum,pelayanan yang mudah murah cepat dan terukur. Kemudian adapula Mall pelayanan publik.
"Berkaitan dengan pengelolaan kekayaan daerah, maka akan mengoptimalkan pemanfaatan aset Nusantara dan eks DPU yang saat ini masih penawaran dari investor dan menuju proses beauty contest. Kemudian peninjauan kembali peraturan Bupati tentang standar harga sewa pemanfaatan aset."
Adapun dalam sidang paripurna dihadiri sejumlah Wakil Bupati Pekalongan, Forkopimda, OPD, anggota Ketua DPRD, Wakil Pimpinan dan anggota.
Diberitakan sebelumnya, Pelayanan kesehatan di sebagian rumah sakit (RS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Pekalongan masih banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Persoalan ini pun diangkat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rapat paripurna di Gedung Dewan.
Beberapa keluhan yang kerap dirasakan masyarakat di antaranya judes dan kurang ramahnya petugas pelayanan kesehatan; pelayanan terhadap pasien BPJS yang merasa 'dianaktirikan' dibandingkan dengan pasien umum; dan jam buka pendaftaran pasien yang tidak tepat waktu, misalnya di Puskesmas jam pelayanan pada hari Senin-Kamis pukul 07.30 WIB-12.00 WIB, namun pasien datang pukul 11.00 WIB ada yang tidak diterima, dan keluhan lainnya.
"Saya belum lama ini ingin meminta surat keterangan kesehatan di Puskesmas Kajen. Saya datang pukul 11.00 WIB, namun petugas loket sudah tidak mau menerima, padahal di papan pengumuman jelas tercantum tutupnya jam 12.00 WIB," keluh salah satu PNS di Kabupaten Pekalongan tentang pelayanan di salah satu Puskesmas di Kota Kajen, kemarin.
Ia berharap pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas ke depannya bisa lebih baik. Dirinya yang seorang PNS dan saat itu mendaftar menggunakan pendaftaran umum saja masih mendapatkan pelayanan yang kurang prima. Apalagi pelayanan bagi masyarakat ekonomi lemah. "Semoga ke depan ada perbaikan pelayanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan di Kabupaten Pekalongan, terutama di Puskesmas," harap dia.
Keluhan masyarakat tentang pelayanan di RS dan Puskesmas juga menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pekalongan saat Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 di Gedung Dewan, baru-baru ini.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya Sabdo, menyatakan, pada tahun 2018 masih banyak masyarakat mengeluh terhadap pelayanan RS dan Puskesmas, lebih-lebih pelayanan yang menggunakan BPJS. "Bagaimana eksekutif untuk menjawab hal tersebut khususnya peningkatan pelayanan kesehatan pada umumnya dan pelayanan BPJS pada khususnya?Mohon penjelasan?," tanya Fraksi PKB melalui juru bicaranya. (Yon)