KAJEN - Polisi memberi warning kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan liar atau pungli. Karena tindakan tersebut melangar aturan dan bisa diancam pidana. Polisi bahkan meminta masyarakat untuk kooperatif dalam memberikan informasi terkait adanya pungli di sekolah.
"Pungli merupakan pengenaan biaya di tempat di luar aturan. Memungut biaya secara paksa kepada pihak lain termasuk perbuatan pidana," kata Wakapolres Pekalongan Kompol Mashudi, selaku Ketua satgas Saber Pungli UPP Kabupaten Pekalongan saat sosialisai di SMA Negeri Wiradesa, Senin (3/1).
Dikatakan, dengan adanya kegiatan ini dapat membangun kesadaran hukum penyelenggara pendidikan dan diharapkan dapat menghapus adanya pungutan liar di sekolah.
Dijelaskan, tindakan Pungli dapat mengganggu dan memberatkan masyarakat, mempengaruhi iklim investasi karena biaya menjadi lebih tinggi. Selain itu juga menurunkan wibawa hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Diterangkan, Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang di dalamnya terdapat empat sub unit pelaksana pemberantasan pungli.
"Keempat sub unit tersebut di antaranya, Kelompok Kerja (Pokja) Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi. Masing-masing pokja memiliki tugasnya masing-masing."
Dipaparkan, dalam sosialisasi ini perlu peran serta kepala sekolah, guru maupun UPT setempat untuk dapat lebih terbuka. Diharapkan pihak sekolah, sesegera mungkin melapor jika ada yang mencurigakan atau ada indikasi praktik pungli. Ke depannya, kegiatan sosialisasi semacam ini tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah saja, nantinya juga akan menyasar ke Kecamatan dan Desa-desa.
"Dengan dimaksimalkannya kegiatan semacam ini, menjadi langkah positif mewujudkan pemerintahan yang bersih, " tandasnya. (Yon)