**Bagi Pelaku Sektor Transportasi
KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial (Dinsos), Selasa (13/12/2022) membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk sektor transportasi yang terkena dampak kenaikan BBM di Halaman Kantor Dinsos Kabupaten Pekalongan. Penerima BLT ini adalah warga yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat.
Selain sektor transportasi, BLT juga dibagikan kepada desa 8 yang dijadikan sebagai Laboratorium kemiskinan.
Dalam pembagian bantuan, hadir di tengah-tengah penerima BLT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan untuk memastikan pembagian BLT BBM berjalan dengan baik. Bantuan dibagikan dengan baik, tertib, dan langsung diterima oleh penerimanya.
"Saya memastikan bahwa hari ini BLT tertib, baik, diterima dengan cash (tunai),"kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq usai memantau pembagian BLT BBM.
Dikatakan, sasaran BLT BBM kali ini adalah mereka yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM, yakni sektor transportasi khususnya ojek online. Utamanya adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan apapun. Meski belum banyak namun setidaknya bisa membantu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
"Sasarannya itu adalah sektor transportasi yang benar-benar sangat terkena dampak karena kenaikan BBM,"terang Fadia.
Untuk itu Fadia berharap, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah bisa membantu kebutuhan sehari-hari dan digunakan sesuai peruntukannya.
"Jangan sampai udah kita kasih bantuan tunai kadang-kadang buat beli HP atau apa tidak dipakai sesuai fungsinya," ucapnya.
Ditambahkan, di Tahun 2022 ini, data kemiskinan di Kabupaten Pekalongan turun menjadi 450 ribu atau satu persen. Sekarang menjadi sembilan persen. Meski masih sedikit namun menjadi kebahagian tersendiri bagi Pemkab Pekalongan.
"Alhamdulillah Tahun 2022 ini terakhir kita turun kurang lebih 450.000, turun 1 persen," imbuhnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Yudi Himawan menambahkan target sasaran BLT BBM kali ini adalah sektor transportasi. Karena, sektor transportasi adalah sektor yang terdampak dari kenaikan harga BBM. Kemudian desa-desa yang masuk dalam laboratorium kemiskinan.
"Ada 8 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan. Masing-masing desa itu 30 orang," katanya.
Adapun untuk penerima adalah masyarakat yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat. (Yon)