MPR RI menghendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dalam jumpa pers seusai rapat internal lembaga negara tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11).
Menurut dia, rapat internal itu digelar demi mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia, mengusulkan kepada Presiden Republika Indonesia untuk memberhentikan saudari Menkeu," tutur Fadel dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Dia beranggapan Sri Mulyani tidak memiliki sisi etik sebagai pejabat pemerintah. Wanita alumnus Universitas Indonesia (UI) itu dinilai terkesan menyepelekan MPR.
"Kami anggap Menkeu tidak etik dan tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan," tutur Fadel.
Eks Gubernur Gorontalo itu menuturkan bahwa Sri Mulyani selalu menghindari rapat dengan pimpinan MPR demi membahas anggaran Sosialisasi Empat Pilar.
Rapat digelar demi mencapai titik temu terhadap anggaran Sosialisasi Empat Pilar. Sebab, Sri Mulyani pengin anggaran kegiatan tersebut turun dari sebelumnya.
Namun, kata Fadel, pimpinan MPR merasa anggaran sosialisasi itu tidak ditingkatkan. Di sisi lain, pimpinan MPR sudah bertambah menjadi 10 orang dari sebelumnya berjumlah lima orang.
"Pimpinan MPR rapat dengan Menkeu, kami undang dia (Sri Mulyani, red), sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian. Atur lagi, dia batalin," tutur Fadel.
Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan bahwa sebenarnya persoalan peningkatan anggaran Sosialisasi Empat Pilar sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Menurut Fadel, kepala negara sudah memerintahkan untuk membahas peningkatan anggaran tersebut.
"Kemudian kami rapat dengan Menkeu saya ingat, sosialisasi MPR RI Empat Pilar dia janji enam kali, tahunya cuma empat kali," beber dia. (ast/jpnn)