KOTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan menggelar rapat koordinasi satu data terpadu daerah bersama stakeholder terkait, Kamis (5/12) di Hotel Nirwana. Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Pekalongan, M Saelany Mahfudz yang selanjutnya juga melakukan penandatanganan komitmen mewujudkan satu data terpadu bersama Forkopimda, Kepala BPS, dan perwakilan instansi maupun OPD di Kota Pekalongan.
Wali Kota Pekalongan, dalam sambutannya menegaskan agar satu data terpadu dapat terwujud akhir tahun ini. Sebab menurut Wali Kota satu data terpadu sudah dicanangkan sejak tahun lalu. "Sudah berapa kali seminar satu data terpadu dilaksanakan. Kami menginginkan ini yang terakhir dan akhir tahun ini satu data sudah terwujud," tuturnya.
Selama ini di Kota Pekalongan, lanjutnya, masing-masing OPD memiliki acuan data tersendiri terutama untuk data warga miskin. Sehingga seringkali terjadi tumpang tindih data maupun bantuan yang diberikan untuk warga miskin. "Kita harus punya data yang jelas, Kominfo harus menjadi leading sector, Bappeda juga punya peran, sehingga ini bisa terwujud," tambah Wali Kota.
Dia juga meminta seluruh OPD untuk memerankan diri sebagai penyedia informasi dan produsen data yang seluas mungkin untuk kepentingan publik. "Ini bukan hanya keinginan, tapi harus menjadi kenyataan. Semua harus bersungguh-sungguh," tegasnya.
Ditemui usai kegiatan, Wali Kota menyatakan bahwa saat ini proses satu data terpadu masih terus berjalan. Dia mengakui memang tidak mudah untuk menyusun data tersebut. Sehingga tanpa keseriusan berbagai pihak, OPD dan instansi terkait, maka sulit untuk mendapatkan satu data yang diharapkan. "Saya ingin akhir tahun ini selesai, kan sudah lama (prosesnya)," katanya.
Kepala BPS Kota Pekalongan, Edi Prawoto mengatakan, selama ini BPS sudah menyediakan publikasi data di Kota Pekalongan yakni 'Kota Pekalongan dalam Angka' yang berisi informasi dari semua OPD yang sudah terstandarisir. "Data Kota Pekalongan dalam data, nanti akan tercakup ke Jawa Tengah dalam angka yang selanjutnya menjadi statistik Indonesia," jelasnya.
Sehingga dikatakan Edi, saat ini sudah ada wadah untuk publikasi data-data tersebut tinggal bagaimana selanjutnya melakukan penajaman sesuai Perpres yang di dalamnya memuat peran masing-masing instansi.
"Nanti akan jadi data tunggal yang akan dikelolan Dinkominfo. Selanjutnya data itu akan menjadi rujukan karena mendapat setoran data dari berbagai OPD juga. Nanti BPS pun merujuk ke sana, tapi BPS juga berperan memberi pembinaan mana-mana saja yang harus ditingkatkan," tambahnya.
Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan, Yos Rosyidi menambahkan, untuk mewujudkan satu data terpadu yang bisa mudah diakses oleh masyarakat Dinkominfo sebagai wali data sudah membangun aplikasi Pusaka (Pusat Data Terpadu Kota). Saat ini progres pembangunan sistem Pusaka sudah mencapai 90%.
"Kami juga sudah mulai meminta data kepada produsen data yakni dari OPD. Kami juga sudah meminta OPD untuk menugaskan staf yang nanti akan mengelola data. Jadi sembari menunggu aplikasi selesai kami juga melakukan proses penginputan data sehingga ketika selesai semua sudah tersedia," jelas Yos.
Dia menargetkan, Pusaka bisa diakses dan dimanfaatkan masyarakat pada tahun 2020 mendatang. Di dalam aplikasi itu, nantinya ada dua jenis data yakni Kota Pekalongan dalam Angka dan data sektoral. "Semoga tahun depan aplikasi sudah bisa berjalan dan bisa bermanfaat untuk berbagai kebijakan maupun untuk kebutuhan masyarakat," tandasnya.
Dalam kegiatan rapat koordinasi, selain kepala BPS Kota Pekalongan dan Kepala Dinkominfo, hadir juga sebagai narasumber yakni Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Anita Herukusumorini.(nul)