**Pertanyakan Tunggakan PBB 2013-2018
SRAGI - Ratusan warga Desa Sumub Lor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Sumub Lor, menggeruduk balai desa setempat, Senin (6/1). Massa mempertanyakan pelunasan dan transparasi tunggakan pembayaran PBB dari tahun 2013-2018,penyelesaian pengecoran jalan sepanjang 200 meter, dan pembangunan desa yang belum terealisasi selama pemerintahan kepala desa lama.
Pantauan Radar, sekitar pukul 09.00 WIB, massa bergerak menuju ke kantor balai desa dengan menggunakan mobil yang dilengkapi pengeras suara, diikuti puluhan pengendara sepeda motor. Massa juga membentangkan sejumlah spanduk di antaranya bertuliskan 'Berani pakai Dana Desa/PBB hadapi rakyat', 'Selamatkan Dana-dana PBB dan Desa', 'Lindungi Desa dari Koruptor', 'Kami tidak butuh perangkat yang korupsi, desa bukan milik perangkat saja', dan 'Sikat habis pemakan uang PBB'.
Dalam audiensi di kantor balai desa setempat, penanggung jawab aksi, Supomo Ari Sasongko, menyatakan, warga sepakat untuk melaksanakan aksi ini walau dengan rasa keterpaksaan karena menilai dalam persoalan itu keterbukaannya masih kurang. "Kami mohon penjelasan kepada bapak-bapak semua, salah satunya masalah PBB karena warga sudah bayar PBB tetapi masih ada tagihan dari tahun 2018. Mohon penjelasan masalah PBB dari tahun 2013 sampai dengan 2018," pinta dia.
Perwakilan warga desa lainnya, Wasdari, meminta
penjelasan tunggakan PBB 2013-2018 karena dari warga masyarakat sudah lunas. Ia juga meminta mantan Kepala Desa Sumub Lor, Bambang, bisa dihadirkan.
"Apabila PBB tersebut dipinjam oleh perangkat desa maupun kepala desa maka akhir Januari tunggakan PBB tersebut harus sudah dilunasi," tegas dia.
Sementara itu, Kepala Desa Sumub Lor, Karso, mengatakan dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Sumub Lor baru seminggu jadi kurang tahu masalah uang PBB yang tidak disetorkan "Jadi nanti yang akan menyampaikan laporan tersebut Bapak Sekretaris Desa Eko Sutrisno," kata dia.
Dikatakan, akhir Januari 2020, tunggakan PBB memang harus sudah lunas, dan apabila belum lunas pihaknya akan menindaklanjutinya dengan jalur hukum.
Camat Sragi Hasanuddin, menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Desa Sumub Lor yang telah melaksanakan audensi dengan baik dan tertib. Dikatakan, saat ini era transparansi. Camat juga mengimbau warga untuk tidak anarkis.
Hasanudi dalam kesempatan itu juga memaparkan alur pembayaran PBB. "Kepala desa dan ketua BPD supaya bisa mengumpulkan perangkat desa yang bertugas sebagai penarik PBB untuk dicek supaya dana PBB yang tidak disetorkan tersebut berhentinya dimana dan kepala desa untuk melaporkannya," kata dia.
Sedangkan Kapolsek Sragi AKP Sumantri, menandaskan, mau tidak mau perangkat desa yang menarik PBB tersebut yang bertanggung jawab untuk mengembalikan atau menyetorkan dana PBB tersebut, dan harus dibuatkan pertanggungjawaban batas waktu pengembalian dan apabila pada tanggal jatuh tempo tidak bisa mengembalikan dana PBB tersebut maka bisa dipidanakan.
"Untuk mantan Kepala Desa Sumub Lor Bapak Bambang Udiyono menjadi tanggung jawab Bapak Camat untuk memfasilitasinya, karena Bapak Bambang adalah seorang PNS dan sekarang dinas di Kelurahan Sragi," katanya.
Sementara itu, mantan Kepala Desa Sumub Lor masa bhakti 2013-2019 Bambang Udiyono, menyatakan, untuk Dana Desa hari ini sedang dilaksanakan kegiatan, yaitu untuk rabat beton jalan desa. "Mohon maaf pelaksanaan rabat beton baru bisa dilaksanakan pada hari ini, tapi saya tanggung jawab sepenuhnya atas keterlambatan tersebut dan saya juga bertanggung jawab untuk menyelesaikannya rabat beton tersebut sampai 100 %," tandas dia.
Ia mengatakan menjabat dari tahun 2013 - 2019, tepatnya sejak bulan Desember 2013. Sehingga, untuk tahun 2013 PBB bukan tanggung jawabnya. "Adapun PBB tahun 2014 - 2019 menjadi tanggung jawab saya. Insya Allah akhir Januari 2020 PBB sudah lunas," ujar dia. Kegiatan ditutup dengan deklarasi oleh perangkat desa dan dipimpin Sekdes Sumub Lor yang berikrar akan memperbaiki kinerja ke depan yang lebih baik lagi. (had)