*Sampaikan Aspirasi ke Ketua DPRD
KOTA - Perwakilan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kuliner Nusantara dan Aliansi PKL Kota Pekalongan, menuntut adanya evaluasi dari pelaksanaan PPKM di Kota Pekalongan. Tuntutan tersebut disampaikan kepada DPRD Kota Pekalongan dalam audiensi antara pedagang dengan Ketua DPRD, M Azmi Basyir, Kamis (15/7/2021).
Dalam lembar pernyataan sikap dari paguyuban, ada tujuh poin tuntutan yang disampaikan. Pertama, meminta ketua DPRD dan komisi terkait untuk mengeluarkan surat rekomendasi tentang penghentian program PPKM Darurat di Kota Pekalongan. Kedua, menuntut hak kompensasi atas pelaksanaan PPKM Darurat karena telah merugikan pedagang. Ketiga, kompensasi yang dimaksud adalah berupa dana pengganti selama pedagang tidak diperkenankan melakukan aktivitas berdagang secara normal.
Poin keempat, meminta kepada ketua DPRD dan ketua Komisi C untuk mengedepankan komunikasi dalam bentuk dialog sebagai bentuk dari perwujudan musyawarah mufakat khususnya kepada para pedagang melalui perwakilanya sebelum mengambil kebijakan terkait pandemi Covid-19 maupun dalam bentuk lainnya.
Kelima, menolak kebijakan pemadaman lampu jalan secara bertahap dengan pertimbangan dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak lain yang merugikan atau membahayakan pengguna jalan dan meningkatnya kriminalitas. Poin keenam, menolak keras arogansi petugas gabungan PPKM saat melaksanakan tugas lapangan.
Poin terakhir atau ketujuh, paguyuban pedagang meminta adanya jawaban atau tuntutan tersebut dalam waktu 3 x 24 jam. Jika tidak diindahkan atau tidak dikabulkan, maka pedagang akan melakukan aksi lebih lanjut.
Koordinator Paguyuban Pedagang Kuliner Nusantara dan Aliansi PKL Kota Pekalongan, Misbachul Fuadi mengatakan bahwa penerapan PPKM Darurat perlu dikaji ulang, baik pelaksanaannya di lapangan maupun sikap aparat agar lebih persuasif jangan arogan.
"Di sini kita tahu bersama bahwa pandemi ini berdampak pada semua sektor. Kita para pedagang juga berharap bahwa pandemi Covid-19 ini segera selesai. Sudah banyak korban, dan kerugian di segala sektor termasuk perekonomian juga terdampak. Kedatangan kami di sini salah satunya terkait penerapan PPKM di Kota Pekalongan. Kami berharap ada peninjauan kembali dalam pelaksanaannya di lapangan, dan tentunya ada solusi bersama," tuturnya.
Pihaknya meminta agar pedagang jangan hanya dipersulit untuk mencari nafkah namun harus disertai adanya solusi dari pemerintah. "Ada poin di sektor kuliner agar pembelian take away. Kami patuhi tapi kenapa ada pemadaman lampu jalan. Lha bagaimana kita jualan kalau gelap kondisinya? Apakah sudah dipikirkan dampaknya ketika lampu dipadamkan?," ujar Misbachul.
Kemudian, pihaknya juga berharap agar tidak ada arogansi aparat dalam melaksanakan sosialisasi di lapangan. "Kami mencari makan bukan lagi sebatas mencari uang. Ada kewajiban yang harus dipenuhi untuk keluarga di rumah. Yang terakhir, adakah kompensasi berupa uang atau dana untuk kami selama pelaksanaan PPKM ini? Mohon dikaji kembali terkait pelaksanaan PPKM ini. Kami dari perwakilan pedagang mengharapkan jawaban dari pemerintah dan DPRD Kota Pekalongan dalam waktu 3x24 jam," tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyatakan akan menampung aspirasi dari para pedagang dan siap untuk mencari solusi bersama dan menjembatani antara pedagang dan Pemkot Pekalongan. "Terkait aturan PPKM Darurat ini kita hanya menjalankan peraturan dari pusat, semua yang membuat aturan dari pusat. Saya sendiri merasa terlalu mendadak sehingga masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Mulai dari sosialisasi di lapangan dan penyampaian ke pedagang juga harus jelas dan rinci, supaya ada kesepahaman dari dua belah pihak," kata Azmi.
Selanjutnya terkait pemadaman lampu jalan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres dan Dishub dengan memanfaatkan CCTV yang ada di Kota Pekalongan sebagai pengawasan dari tindak kriminalitas di masyarakat. "Intinya kami dari lembaga DPRD siap mendengarkan aspirasi dari para pedagang dan siap menjembatani audiensi para pedagang dengan teman-teman di eksekutif agar segera tercapai solusi bersama," kata Azmi.(nul)