Saefudin (47), warga di RT 15 RW 5, mengatakan, sebagian besar warga menggunakan sumur untuk sumber air bersih. Namun air sumur yang merupakan sumber kehidupan warga itu kondisinya kini menghitam.
Untuk konsumsi, ia pakai air isi ulang (air galon). Untuk mandi harus numpang di rumah mertua atau teman.
Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar yang mendapatkan informasi sumur warga tercemar limbah langsung mengambil tindakan. Sekda mengatakan, itu adalah program Kotaku dari pemerintah pusat. Sehingga persoalan yang muncul adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah yang harus dipecahkan. "Harus kita urai. Harus kita pecahkan. Kita akan undang satkernya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah di PU Jateng, pelaksananya PT Haka, serta konsultan teknisnya. Kita akan undang," ujar Sekda.
Dikatakan, proyek itu selesai hingga bulan Maret 2022. Namun untuk kewenangan perpanjangan proyek ada di pusat. Kemungkinan akan diperpanjang sampai April atau Mei 2022. "Untuk angka pastinya berapa persen progres proyek ini saya belum tahu. Kemungkinan di angka 70 hingga 80an lah," katanya.
Untuk penanganan darurat warga yang kesulitan air bersih akibat sumurnya tercemar, Sekda menegaskan hari itu juga akan koordinasi dengan BPBD dan PDAM untuk membantu dropping air bersih di wilayah terdampak. "Untuk penanganan darurat saya kira segera dalam jangka waktu tidak terlalu lama lah. Hari ini juga saya akan koordinasikan dengan BPBD dan PDAM untuk bantu suplai air bersih," ujar Sekda. (had)