Batang - Sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Batang hingga saat ini belum bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF).
Kondisi tersebut salah satu penyebabnya karena Kabupaten Batang hingga saat ini kekurangan sebanyak 34 ribu jamban. Akibatnya, wargapun masih BAB sembatangan.
Pola perilaku hidup tidak sehat tersebut menjadi keprihatinan Pemkab, karena berdampak pada terjangkitnya wabah penyakit menular pada manusia.
"Oleh karena itu, melalui kegiatan advokasi Bupati, saya meminta agar Batang bebas ODF di awal 2020," kata Bupati Batang Wihaji saat pertemuan dengan kepala desa dalam rangka gerakan jamban sehat, di pendopo pemkab setempat, Senin (21/10/2019).
Untuk memenuhi target tersebut, Bupati Wihaji minta agar anggaran Pemkab dan dana desa bisa dialokasikan atau diperuntukan guna keperpihakan untuk membantu membangun jamban warga bagi yang belum memiliki.
"Setela memprioritaskan infrastruktur dan layanan publik sudah selessai, maka alokasikan untuk jamban akan kita siapkan. Mengingat Kabupaten Batang masih kekurangan 34 ribu jamban," jelas Bupati Wihaji.
Wihaji juga menjelaskan bahwa dari penuturan salah satu kades mengatakan, ada warganya yang tidak mau buang air besar di jamban. Hal itu disebabkan kebiasaan kebiasaan mereka BAB di sungai, sehingga harus dipaksa dengan aturan.
"Kita harus merubah pola pikir masyarakat dengan membuat aturan untuk sedikit memaksa, demi kebiakan. Yakni dengan tidak boleh buang air bersih di sungai, dan ini demi kesehatan dan Bebas ODF bisa sukses," jelas Wihaji.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan, dr Hidaya Basbhet mengatakan, di Kabupaten Batang angka stunting 25 persen yang penyebabnya salah satunya pola makan, pola asuh, gizi dan sanitasi.
"Ternyata sanitiasi salah satu penyebab stunting. Saya berharap kepala desa, puskesmas dan camat semua turun membangun jamban agar kita bebaa ODF, karena berpengaruh juga terhadap bebas diare, staunting tipoed" dan hepatitis, sehingga semua penyakit bisa terhindar" tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Batang sudah 84 persen sudah memiliki jamban, kurangnya 16 persen yang tersebar di 15 kecamatan.
"Oleh karenanya, Bupati di harapkan dapat menyelesaikanya melalui dana desa karena kita di target bebas ODF 2019," tandas Hidaya Basbhet. (red/hmb)