*Pemkot akan Terus Genjot Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Wisata
KOTA - Pengembangan sektor pariwisata di Kota Pekalongan merupakan prioritas yang membutuhkan dukungan kesiapan infrastruktur.
Infrastruktur kemudian menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Kota Pekalongan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, pengembangan infrastruktur tetap harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Untuk itu, Pemkot akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis perkotaan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung sektor pariwisata. Hal itu terungkap dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahap II yang bertempat di Ruang Jatayu Setda Kota Pekalongan, Rabu (6/3).
Mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penyusunan Program Bappeda, Ujianto Purwanto mengatakan bahwa melalui Forum Tahap II ini hasilnya akan di musrenbangkan di tingkat kota yang akan disempurnakan menjadi Rancana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020.
"RKPD itu nanti akan kita musrenbangkan di tingkat kota sekitar akhir bulan bulan. Dalam forum ini kita sudah ada klarifikasi terkait masukan-masukan mana saja yang belum masuk saat di musrenbang kelurahan dan kecamatan. Setelah disempurnakan nanti menjadi RKPD yang diperwalkan," ucap Ujianto.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, Slamet Mulyo menuturkan, pihaknya akan menambah akses jalan-jalan baru dan melakukan pelebaran jalan di beberapa titik untuk mengatasi kemacetan.
"Untuk hasil musrenbangkel dan musrenbangcam di FPD OPD ini memang semua prioritas dari usulan kelurahan dan kecamatan kami diusulkan di tahun 2020. Disamping prioritas menunjang wisata, kami akan menambah jalan-jalan baru untuk mengatasi kemacetan-kemacetan yang ada, juga akan melakukan pelebaran jalan" jelas Slamet.
Dikatakan Slamet, ruas jalan-jalan yang akan diperlebar diantaranya yaitu di Jalan Tentara Pelajar, Binagriya, Merpati dan Pelita II untuk akses Selatan.
"Karena yang di Jalan Ki Mangun Sarkoro sudah padat, sehingga kami akan membangun jalan di sebelah utaranya. Dari Jalan Patiunus ke Timur, Klego nanti tembus Jalan Labuhan (sebelah utara SMP Negeri 10 Kota Pekalongan)," beber Slamet.
Slamet menambahkan DPUPR juga akan melakukan pengembangan Obyek Wisata Pusat informasi Mangrove (PIM) berupa akses jalan.
"Untuk menunjang sektor wisata memang kami fokuskan untuk lalu lintasnya. Oleh karena itu juga di PIM akan dikembangkan pariwisatanya. Kami akan bangun jalan menuju Bandengan agar Bandengan tidak kumuh lagi, permukimannya yang sehat dan bebas rob," jelas Slamet.
Ditambahkan Plt. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan yang diwakilkan sekretarisnya, Andrianto, untuk mendukung peningkatan kawasan infrastruktur pihaknya akan merampungkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Pekalongan hingga tahun 2020.
"Tahun 2019 sisa RTLH masih 3436 unit. Dari sisa itu, anggarannya yang sudah pasti definitif dari APBD 800 unit , dari alokasi khusus 180 unit jadi 980 unit, tapi masih ada peluang lagi untuk BSPS ( Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Nanti proyeksi di awal tahun 2020 ada 2456 unit," tandas Andrianto. (red/dkk)